Share
VIVA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk wilayah Jakarta dan Bali, resmi diberlakukan oleh pemerintah mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka penyebaran pandemi, yang belakangan ini kembali melonjak.
Untuk mendukung aturan tersebut, Polda Metro Jaya membuat 72 titik penyekatan yang berfungsi membatasi mobilitas warga yang masuk ke Ibu Kota.
Dirlantas Polda Metro Jaya,Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan bahwa para pekerja yang keluar masuk Jakarta wajib mengantongi surat tanda registrasi pekerja, yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI.
Berita Terkait :
Share
VIVA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat pertama kali diberlakukan hari ini di hari kerja. Aturan itu diketahui mulai diberlakukan Sabtu lalu 3 Juli 2021.
Kebijakan itu pun ternyata masih belum dipahami dan dimengerti oleh para warga. Sebab, pagi ini ribuan warga pinggiran Jakarta yang bekerja di Ibu Kota terjaring penyekatan PPKM Darurat yang dilakukan Polri dan TNI di berbagai titik.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo, di salah satu titik penyekatan PPKM Darurat menegaskan, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, sesuai aturan PPKM Darurat, hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal yang bisa masuk.
Berita Terkait :
Share
VIVA – Pemprov DKI Jakarta memperkuat aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021. Kebijakan baru dikeluarkan untuk membatasi mobilitas para pekerja di Ibu Kota.
Mulai besok, para pekerja yang keluar masuk Jakarta wajib mengantongi surat tanda registrasi pekerja (STRP). Surat itu dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengungkapkan, hari ini pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Sehingga penerapannya besok bisa maksimal.
Berita Terkait :
Kakorlantas: pembatasan mobilitas di Jakarta efektif cegah kerumunan Selasa, 29 Juni 2021 23:35 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Istiono (kedua dari kanan) bersama Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Rudy Antariksa (kedua dari kiri) dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo (kanan) mendengarkan penjelasan personel Ditlantas Polda Metro Jaya saat meninjau pos pembatasan dan pengendalian mobilitas di Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (29/6/2021). (ANTARA/HO-Korlantas Polri) Jakarta (ANTARA) - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri Irjen Polisi Istiono menyebutkan pembatasan mobilitas yang diterapkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya efektif mencegah kerumunan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Pembatasan Mobilitas di Jakarta Efektif Cegah Kerumunan Rabu, 30 Juni 2021 | 09:23 WIB
Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaksanakan pembatasan mobilitas pengguna jalan, di kawasan Kemang , Jakarta Selatan, Senin 21 Juni 2021 malam. BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao. (Foto: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao)
Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri Irjen Polisi Istiono menyebutkan, pembatasan mobilitas yang diterapkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya efektif mencegah kerumunan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Polda Metro Jaya membangun 35 pos pembatasan mobilitas dan ada pos pengendalian mobilitas dari sebelumnya 10, 14 dan berkembang mengikuti dinamika Covid-19, kata Istiono di Jakarta, Selasa (29/6/2021) malam.
Istiono sempat meninjau pos pembatasan dan pengendalian mobilitas yang dibangun Ditlantas Polda Metro Jaya di Kemang, Jakarta Selatan, guna menekan laju penyebaran Covid-19.