Page 13 - Taxes Area News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Menkeu Usulkan Penyederhanaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Daerah

Menkeu Usulkan Penyederhanaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Daerah 29/06/2021 8:05:12 Jakarta, 29/06/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh Indonesia. Di dalam RUU HKPD ini, pemerintah akan melakukan penguatan pengelolaan keuangan Pemda untuk mendorong belanja berkualitas dan kesinambungan fiskal. Salah satunya melalui penyederhanaan struktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Penyederhanaan struktur PDRD diharapkan bisa lebih optimal dan rasional dengan tetap menjaga iklim investasi dan perekonomian daerah,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/06).

Jakarta rayaMulyani indrawatiRelationship finance between government centerIncrease revenue areaMinister of financeFinance ministerLocal governmentInside the billTaxes areaRetribution areaConference workஜகார்த்தா ராயஅமைச்சர் ஆஃப் நிதிநிதி அமைச்சர்உள்ளூர் அரசுமாநாடு வேலை

Lewat RUU HKPD, Sri Mulyani Usulkan Penyederhanaan Pajak Daerah

Selasa, 29 Juni 2021 09:47 Reporter : Dwi Aditya Putra Rupiah. ©2013 Merdeka.com Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). RUU ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan di seluruh Indonesia. Di dalam RUU HKPD ini, pemerintah akan melakukan penguatan pengelolaan keuangan Pemda untuk mendorong belanja berkualitas dan kesinambungan fiskal. Salah satunya melalui penyederhanaan struktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Penyederhanaan struktur PDRD diharapkan bisa lebih optimal dan rasional dengan tetap menjaga iklim investasi dan perekonomian daerah, kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, ditulis Selasa (29/6).

Mulyani indrawatiRelationship finance between government centerPassing the billMulyani proposed simplification taxes areaMinister of financeLocal governmentInside the billTaxes areaRetribution areaConference workஅமைச்சர் ஆஃப் நிதிஉள்ளூர் அரசுமாநாடு வேலை

Ketua Komisi XI: RUU HKPD akan Sinergikan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Selasa, 29 Juni 2021 10:25 Reporter : Dwi Aditya Putra Dito Ganinduto. ©2020 Merdeka.com/istimewa Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009, kata Dito dalam rapat kerja virtual Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM guna mendengarkan pengantar pemerintah atas RUU HKPD, ditulis Selasa (29/6

Relationship finance government centerFraction party golkar itGovernment centerChairman commissionFiscal policy centerStart of index development humanBill relationship finance government centerLocal governmentLegislation number yearNumber yearMinister of financeMinister lawState budgetFunds allocation generalAllocation specialFunds for results

Sri Mulyani atur ulang objek dan fasilitas PPN dalam RUU KUP

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengatur ulang objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan fasilitas PPN dalam Rancangan Undang-Undang .

South africaJakarta rayaMulyani indrawatiBill coupMinister of finance mulyani indrawatiTaxes accretion valueBill provisions generalGovernance way taxationGross domestic productFinance ministerJune laterRevised actProvisions generalTaxes areaRetribution areaHabibah editors

Kehabisan Uang, Pemerintah Tabrak Sasaran Pajak yang Sensitif

Kehabisan Uang, Pemerintah Tabrak Sasaran Pajak yang Sensitif
koran-jakarta.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from koran-jakarta.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

South africaJakarta rayaMulyani indrawatiConsumer nationalRun out moneyHit target taxesTaxes accretion valueBill provisions generalGovernance way taxationBill coupTaxes salesStudents rachbiniChairman body protection the consumer nationalRead alsoMuch lessFinance mulyani indrawati