Ketua Komisi XI: RUU HKPD akan Sinergikan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Selasa, 29 Juni 2021 10:25
Reporter : Dwi Aditya Putra
Dito Ganinduto. ©2020 Merdeka.com/istimewa
Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara.
"Sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009," kata Dito dalam rapat kerja virtual Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM guna mendengarkan pengantar pemerintah atas RUU HKPD, ditulis Selasa (29/6).

Related Keywords

Indonesia , ,Relationship Finance Government Center ,Fraction Party Golkar It ,Government Center ,Chairman Commission ,Fiscal Policy Center ,Start Of Index Development Human ,Bill Relationship Finance Government Center ,Local Government ,Legislation Number Year ,Number Year ,Minister Of Finance ,Minister Law ,State Budget ,Funds Allocation General ,Allocation Special ,Funds For Results ,Funds Reforestation ,Balance Finance ,Taxes Area ,Retribution Area ,Discussion The Bill ,Index Development Human ,Fraction Party Golkar ,இந்தோனேசியா ,அரசு மையம் ,நிதி பாலிஸீ மையம் ,உள்ளூர் அரசு ,அமைச்சர் ஆஃப் நிதி ,அமைச்சர் சட்டம் ,நிலை பட்ஜெட் ,