Ahad 18 Jul 2021 12:32 WIB
Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Saleh Partaonan Daulay
Presiden menegskan, vaksin tidak boleh membebani dan memberatkan masyrakat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah membatalkan vaksin berbayar individu. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat, kata Saleh dalam keterangannya kepada
Republika, Ahad (18/7). Dengan adanya keputusan itu, dia pun mendesak Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut. Menurutnya, agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya Kementerian
Kemenkes Perlu Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden Batalkan Vaksin Berbayar
jpnn.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from jpnn.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Ahad 18 Jul 2021 12:32 WIB
Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto
Saleh Partaonan Daulay
Presiden menegskan, vaksin tidak boleh membebani dan memberatkan masyrakat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keputusan pemerintah membatalkan vaksin berbayar individu. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat, kata Saleh dalam keterangannya kepada
Republika, Ahad (18/7). Dengan adanya keputusan itu, dia pun mendesak Kementerian Kesehatan dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut. Menurutnya, agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya Kementerian
Share
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya membatalkan vaksin COVID-19 berbayar individu. Saleh menilai Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang karena itu tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut, kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menilai agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 19 tahun 2021 sesuai arahan Presiden. Sebab, PMK tersebut mengatur aturan terkait vaksinasi Gotong Royong individu berbayar.
Anggota DPR apresiasi pembatalan kebijakan vaksin berbayar Minggu, 18 Juli 2021 12:56 WIB
Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa. Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan vaksin berbayar individu dan itu menegaskan bahwa Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang karena itu tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut, kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menilai agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 19 tahun 2021. Hal itu menurut dia karena PMK tersebut mengatur aturan terkait vaksinasi Gotong Royong individu berbayar.
vimarsana © 2020. All Rights Reserved.