Share
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang akhirnya membatalkan vaksin COVID-19 berbayar individu. Saleh menilai Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang karena itu tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut, kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dia menilai agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 19 tahun 2021 sesuai arahan Presiden. Sebab, PMK tersebut mengatur aturan terkait vaksinasi Gotong Royong individu berbayar.