Menko PMK: Pengendalian Penanganan Covid-19 Tidak Bisa dari Belakang Meja Saja
Pemerintah, kata Muhadjir, harus hadir dalam memantau dan mengendalikan kebijakan-kebijakan di daerah agar dapat berjalan optimal.
Jumat, 23 Juli 2021 09:20 WIB
istimewa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau pelaksanaan karantina wilayah (lockdown) di Dukuh Bulurejo, Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (17/6/2021).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus langsung di lapangan.
Menurutnya, pemerintah pusat turun langsung ke berbagai daerah untuk melihat langsung penyaluran dan pihak yang menerimanya itu.
Tribunnews.com
Menurut Risma, langkah ini dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Jumat, 23 Juli 2021 08:28 WIB
Menurut Risma, langkah ini dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bank itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja, ucap Risma melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).
Menurutnya, skema bansos yang baru terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memang perlu terobosan. Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu, kata Risma.
Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah yang disaluran melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako m
Cegah Penularan Covid-19, Menko Luhut Ajak Tokoh Agama Kampanyekan 5M tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Positivity Rate Tinggi, Wapres Minta Pemprov Jatim Tingkatkan Upaya Penanganan Covid-19
Wapres minta Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.
Kamis, 22 Juli 2021 11:05 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya.
Pasalnya, lebih dari dua minggu pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa - Bali dan beberapa daerah lainnya, angka positivity rate kasus Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih cukup tinggi, yakni 39,24%, jauh di atas standar WHO yakni 5%. Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk, kata Wapres dalam keterangan resminya, Kamis (22/7/2021).
Tribunnews.com
Pengamat nilai terlepas boleh tidaknya merangkap jabatan, tampaknya seorang Sekjen DPR RI tidak etis merangkap jabatan.
Kamis, 22 Juli 2021 10:03 WIB
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan penunjukkan itu menjadikan Indra merangkap jabatan. Terlepas boleh tidaknya merangkap jabatan, tampaknya seorang Sekjen DPR RI tidak etis merangkap jabatan. Sebab, hal itu mengesankan seolah-olah jabatan Sekjen DPR RI dapat dikerjakan sebagai pekerjaan sambilan, ujar Jamiluddin, kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).
Menurutnya, tugas tersebut memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup untuk menyelesaikannya dengan optimal.
Dia pun mengaku sulit membayangkan kinerja Sekjen DPR RI akan optimal bila merangkap jabatan komisaris di salah satu BUMN.