Tribunnews.com
Fajar Budiono dengan tegas menolak rencana pengenaan pajak karbon, karena akan membebani ongkos produksi industri
Rabu, 4 Agustus 2021 16:10 WIB
ilustrasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana memungut pajak karbon dan akan diberlakukan mulai 2022. Rencana tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Aturan itu menyebutkan bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
“Di saat situasi pandemi ini yang serba sulit, pemerintah jangan lagi membebani sektor usaha dengan regulasi yang berat, karena beban pelaku usaha atas pengenaan pajak atas emisi karbon itu bakal memperburuk iklim usaha dan yang lebih ekstrim lagi akan terjadi banyak PHK,” ungkap Fajar dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).
United-states
Indonesia
India
Jakarta
Jakarta-raya
Gumiwang-kartasasmita
Government-freed-taxes-rent-store-start-months
Association-industry-aromatic-olefins
Plan-taxes-carbon
The-reason
Jakarta-government
Change-fifth-above-legislation-number