comparemela.com

Latest Breaking News On - Deputy politics - Page 1 : comparemela.com

Transcripts For MSNBCW Morning 20240703

Conversation with Jerry Seinfeld and the cast of his netflix comedy, unfrosted, a movie about the creation of the beloved Breakfast Treat, pop tarts. Good morning. Welcome to morning joe. It is friday. We made it to friday. It is friday, may 3rd. Im Jonathan Lemire. Along with u. S. Special correspondent for bbc news, katty kay. Were in for joe, mika, and the birthday boy, willie geist. We have former white house Director Of Communications to president obama, jennifer palmieri. Pulitzer prize winning columnist and Associate Editor of the washington post, euGene Robinson. And managing Deputy Politics reporter for politico, you just saw him on way too early, sam stein. We have a lot to get to. We should note, at the top there, what we played, President Biden, after days and weeks of unrest of College Campuses, finally made Public Comments. Itd been more than a week since he addressed them. Hed asked his aides the night before to prep remarks in case he did need to speak about them ahead

At a glance: The 2024 federal budget split four ways

At a glance: The 2024 federal budget split four ways
westernweekender.com.au - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from westernweekender.com.au Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Tekankan Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi ASN, Wapres: Jangan Sampai Ada Jabatan yang Tak Perlu

Tribunnews.com Maruf Amin kembali menekankan pentingnya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan tidak merugikan ASN Jumat, 16 Juli 2021 08:19 WIB Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin kembali menekankan pentingnya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan tidak merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya ingin mengingatkan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan secara cermat, objektif, transparan, dan adil, serta menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan juga tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan kariernya,” ujar Maruf saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Kamis (15/7/2021). Merujuk arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang telah diselenggarakan 5 November 2020, mengenai tenggat waktu peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Ma ruf merasa perlu adanya evaluasi dari proses yang

BPKP Investigasi 97 000 PNS Hantu yang Masih Terima Gaji, Apa Hasilnya? : Okezone Economy

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan validasi terhadap dugaan data fiktif Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengklarifikasi langsung PNS yang dikategorikan inaktif. “Sejak menjadi perbincangan hangat, BPKP diminta membantu untuk turut serta melakukan cek dan ricek terhadap dugaan data fiktif PNS. Sampai dengan saat ini proses validasi data PNS yang diduga fiktif masih berjalan,” kata Koordinator Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Totok Prihantoro dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021). Totok menyampaikan untuk memperoleh keakuratan dan validasi data yang mumpuni diperlukan konfirmasi data secara langsung. “Tim BPKP menggunakan prosedur klarifikasi data secara langsung ke unit kerja atas data ASN yang berstatus inaktif dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian,” ujarnya.

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.