Latest Breaking News On - Committee referrer reform bureaucracy national - Page 1 : comparemela.com

Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaBappenas monoarfa manoarfaAhmad erani yustikaTjahjo kumoloCivil serviceDeputy field administration thunder faithSecretariat executive committee referrer reform bureaucracy nationalPlanning development nationalCommittee referrer reform bureaucracy nationalCouncil representation folkMinistry coordinator field economy susiwijonoPresident amenChange above legislationNumber yearApparatus civilian statePalace vice president

Wapres: Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi : Okezone Economy

Wapres: Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi : Okezone Economy
okezone.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from okezone.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaTjahjo kumoloBappenas monoarfaCivil servicePlanning development nationalCommittee referrer reform bureaucracy nationalMinistry coordinator field economy susiwijonoJakarta discussionApparatus civilian stateBureau the pressRead alsoMay be polygamyMandatory permissionFather presidentFor exampleCandidate civil service civilian

Wapres: Penyederhanaan Birokrasi Harus Transparan dan Adil

Wapres juga berpesan agar proses penyederhanaan birokrasi ini jangan sampai merugikan aparatur sipil negara (ASN) dari sisi penghasilan dan karirnya. Selain itu, ia meminta pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi juga jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat prosedural. Tetapi juga harus mengubah mindset ASN kita agar berorientasi pada dampak atau outcome efisiensi dan profesionalisme, ujar Wapres yang juga Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) itu. Wapres menambahkan, merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang telah diselenggarakan 5 November 2020, mengenai tenggat waktu peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Wapres merasa perlu adanya evaluasi dari proses yang selama ini sudah berjalan.

Tjahjo kumoloGeorge on conferenceMinistry utilization apparatusCommittee referrer reform bureaucracy nationalConference committee referrer reform bureaucracy nationalMinistry domesticSimplification bureaucracy should be transparentLanding president georgeConference limitedLocal governmentMinistry utilization apparatus stateReform bureaucracySecretariat cabinetGeneral secretaryMinister tjahjo kumoloAccording to him

Tekankan Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi ASN, Wapres: Jangan Sampai Ada Jabatan yang Tak Perlu

Tribunnews.com Maruf Amin kembali menekankan pentingnya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan tidak merugikan ASN Jumat, 16 Juli 2021 08:19 WIB Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin kembali menekankan pentingnya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan tidak merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya ingin mengingatkan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan secara cermat, objektif, transparan, dan adil, serta menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan juga tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan kariernya,” ujar Maruf saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Kamis (15/7/2021). Merujuk arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang telah diselenggarakan 5 November 2020, mengenai tenggat waktu peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Ma ruf merasa perlu adanya evaluasi dari proses yang

Jakarta rayaSuahasil nazaraTjahjo kumoloGeorge on conferenceDo not up no officeMinistry domesticCommittee referrer reform bureaucracy nationalHead institutions administration state nobleAffairs give explanation reference landingSecurity ministry planning development nationalBody planning development nationalStress importance simplification bureaucracyReport newsperson tribunnewsApparatus civilian stateRespond speech charisma matter moveConference limited

Menpan RB: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah segera terwujud

Menpan RB: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah segera terwujud Jumat, 16 Juli 2021 11:48 WIB Menpan RB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kemenpan RB) Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) akan segera terwujud untuk memperkuat akuntabilitas kinerja dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Kemenpan RB bersama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) akan mempercepat terwujudnya SAKP, tidak lagi sebatas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan SAKP mengutamakan perbaikan sistem pada manajemen kinerja pemerintah secara keseluruhan atau Whole Government.

Jakarta rayaTjahjo kumoloSystem accountability performance agency governmentCommittee referrer reform bureaucracy nationalBody planning development nationalSystem accountability performance governmentMinister utilization apparatus stateReform bureaucracyMinister tjahjoஜகார்த்தா ராய