(Baca juga:
Meskipun saat ini angka testing nasional sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Masifnya testing, diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus dan menekan bertambahnya angka kematian serta menyelamatkan nyawa pasien. Kondisi saat ini di berbagai daerah, dari 34 provinsi ada 31 provinsi dengan kenaikan persentase kasus aktif, 9 provinsi mengalami kenaikan persentase kematian, dan 29 provinsi mengalami penurunan kesembuhan. Kenaikan persen kematian menunjukkan dalam satu minggu terakhir, kenaikan kematian yang terjadi lebih signifikan dibandingkan kesembuhan, ucap Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring, Kamis (8/7/2021).
(Baca juga
Dia merincikan, pada persentase kematian di 9 provinsi tersebut mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Kematian yang meningkat akibat keterlambatan penanganan atau perburuka
Tribunnews.com
Dengan adanya penyesuaian ini, semua pihak diminta mematuhi sepenuhnya sehingga mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat ini
Jumat, 9 Juli 2021 09:11 WIB
Hal ini dilakukan setelah mencermati perkembangan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3 - 20 Juli 2021.
Dengan adanya penyesuaian ini, semua pihak diminta mematuhi sepenuhnya sehingga mobilitas masyarakat di masa PPKM ini dapat ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat dapat semakin menurun.
Dan bagi yang melanggar, akan ditindak tegas. Penting untuk diingat, bagi siapapun yang melanggar akan ditindak tegas bahkan sampai dicabut izinnya, tegas Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
(PPKM) Darurat. Hal ini dilakukan setelah mencermati perkembangan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3 - 20 Juli 2021.
Dengan adanya penyesuaian ini, semua pihak diminta mematuhi sepenuhnya. Sehingga mobilitas masyarakat di masa PPKM ini dapat ditekan dan penularan yang terjadi di masyarakat dapat semakin menurun. Dan bagi yang melanggar, akan ditindak tegas. Penting untuk diingat, bagi siapapun yang melanggar akan ditindak tegas bahkan sampai dicabut izinnya, tegas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Penyesuaian untuk sektor kritikal, utamanya yang bergerak di sektor kesehatan dan keamanan, diizinkan bagi pegawainya melakukan 100% WFO atau bekerja di kantor sepenuhnya. Namun harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.
(Baca juga
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan hasil pantauan Google mobility report, penurunan paling tinggi terlihat pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasisun. Karenanya, penurunan ini harus terus dipertahankan dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan.
Serta dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021, bahwa PPKM Darurat Jawa - Bali harus dibarengi PPKM Mikro untuk wilayah luar Jawa - Bali.
(Baca juga: Saya tidak akan bosan meminta provinsi-provinsi diluar Jawa dan Bali untuk terus mengetatkan pelaksanan PPKM Mikro. Jangan terlena karena provinsinya tidak masuk PPKM Darurat. Karena nyatanya kenaikan kasus signifikan juga terjadi di luar Jawa dan Bali, ucap Wiku dalam Keterangan Pers Harian PPKM Darurat secara daring, Kamis (8/7/2021).
Jumat 09 Jul 2021 11:36 WIB Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil pantauan Google mobility report, penurunan paling tinggi terlihat pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasiun. Karenanya, penurunan ini harus terus dipertahankan dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Foto: Satgas Covid-19
Penurunan paling tinggi terlihat mobilitas ke tempat kerja, tempat umum dan stasiun REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Paska Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021, menunjukkan adanya penurunan drastis terhadap mobilitas penduduk di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan hasil pantauan