KNEKS luncurkan buku untuk tingkatkan literasi ekonomi syariah Selasa, 29 Juni 2021 11:46 WIB
Tangkapan layar Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa (15/12/2020) ANTARA/Dewa Wiguna.
Kami menghaturkan terima kasih kepada para pakar ekonomi syariah dan pengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam satu tim penulis buku teks ini.Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meluncurkan tiga buku teks ekonomi syariah serta buku panduan magang/praktik kerja di sektor ekonomi dan keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi di Indonesia.
Tiga buku teks ekonomi syariah untuk S1 program studi ekonomi syariah tersebut meliputi Pengantar Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan Islam, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
Sri Mulyani Tak Rela Indonesia Hanya Jadi Pasar Produk Syariah Negara Lain : Okezone Economy
okezone.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from okezone.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Survive Saat Pandemi Covid-19, Ini Rahasia RM Padang Trio Minang
pikiran-rakyat.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from pikiran-rakyat.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Segunung PR Sebelum Hijrah
Direktur Utama BRK, Andi Buchari mengklaim progresnya kini sudah mencapai 98 persen. 2 persen lagi, urusan payung hukum dan kelengkapan struktur.
Minggu, 27 Juni 2021 15:58
Penulis: Fernando Sihombing
Direktur Utama BRK, Andi Buchari mengklaim progresnya kini sudah mencapai 98 persen. Sisanya, 2 persen lagi, urusan payung hukum dan kelengkapan struktur.
Payung hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) Riau tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Riau menjadi Perseroan Terbatas. Di Perda ini memuat klausul ihwal ketentuan BRK setelah menjadi BUS.
Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau telah merampungkan pembahasannya sejak 25 Februari 2021. Tetapi tidak serta merta dapat disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau karena draft Rancangan Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri.