Live Breaking News & Updates on Sanctions Emergency
Stay updated with breaking news from Sanctions emergency. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Sisa Pencairan Klaim Penanganan Covid-19 dari Kemenkes Tersendat, RSUD Soekardjo Bentuk Tim Khusus kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Kisah Tukang Bubur Tasikmalaya, Cari Utang Bayar Denda Rp 5 Juta dan Bertemu "Hamba Allah" kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Soal Tukang Bubur Didenda Rp 5 Juta, Ridwan Kamil: Sanksi PPKM Darurat, Tetap Harus Manusiawi kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Dalam rangka pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, PT Jasa Marga (Persero) Tbk atas diskresi serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI mendukung pelaksanaan pembatasan tersebut dengan melakukan pengaturan lalulintas di beberapa titik lokasi di jalan tol Jasa Marga Group, kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/7/2021). Ia melanjutkan, pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini diterapkan hingga 20 Juli 2021. Heru menyampaikan, berikut titik lokasi penyekatan di jalan tol Jasa Marga Group berdasarkan update hingga Minggu (4/7/2021) pukul 12.00 WIB : 1. Jalan Tol Dalam Kota Arah Cawang: 1.2. Akses Keluar/Off Ramp Senayan (Penyekatan Total) ....
JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hal ini agar PPKM Darurat dapat dilaksanakan secara efektif. “Dan sisi lain ya tentu ada ketegasan sanksi tanpa toleransi. Baik itu pada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah yang tidak menerapkan,” katanya saat dihubungi, Minggu (4/7/2021) Misalnya saja bagi pemerintah daerah juga perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan PPKM Daruratnya. Menurutnya jika tidak dilaksanakan dan ada pengabaian maka harus diberikan sanksi. “Misalnya testinya harusnya di daerah hari ini 20 ribu atau 10 ribu. Kalau tidak tercapai tanya kenapa. Kalau ada kesalahan ya beri sanksi. Ada pengabaian. Ini yang harus dilakukan,” ungkapnya. ....