Ruu Kuhp News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

Stay updated with breaking news from Ruu kuhp. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Top News In Ruu Kuhp Today - Breaking & Trending Today

Minim Partisipasi Publik, Sosialisasi RKUHP Dinilai Hanya Satu Arah

Minim Partisipasi Publik, Sosialisasi RKUHP Dinilai Hanya Satu Arah
14 Juni 2021, 11:35:37 WIB
ILUSTRASI: Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP.
(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menanggapi penyelenggaraan sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia menilai, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kemenkumham hanya searah, karena penyusunan RKUHP minim melibatkan partisipasi publik.
“Pemerintah tetap tidak melibatkan baik dari masyarakat sipil ataupun akademisi dari bidang ilmu dan perspektif berbeda untuk memberikan masukan pada RKUHP pada porsi yang berimbang dengan Pemerintah dan DPR. Acara diskusi ini lebih pada sosialisasi searah dari pada diskusi substansi yang lebih genting untuk ....

Sulawesi Utara , Ministry Law , Alliance National Reform Criminal Code , Minimal Participation The Public , Socialization Assessed Sole Direction , Director Executive Reform , Her View , Good Government , Criminal Code , Criminal Code New , Ruu Kuhp , அமைச்சகம் சட்டம் , அவள் பார்வை , நல்ல அரசு , குற்றவாளி குறியீடு ,

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi
Komentar:
Kompas.com - 14/06/2021, 12:07 WIB
Bagikan:
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSaksi ahli tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, Edward Omar Sharif Hiariej saat sidang lanjutan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.
Eddy, sapaan akrab Edward, menyebut, Indonesia tidak lagi menggunakan istilah kodifikasi tetapi rekodifikasi.
Jadi kalau kita melihat sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, itu kalau dalam bahasa Arab nasab nya jelas, anak kandung hukum pidana Belanda, cucu kandung hukum pidana Perancis dan cicit kandung hukum pidana Romawi, ucap Eddy dalam diskusi publik RUU KUHP, Senin (14/6/2021). ....

Jakarta Raya , Wamenkumham Call The Bill Criminal Code , Attempt Government Stacking System , Undersecretary Law , Book Legislation Criminal Law , Criminal Code , Bill Criminal Code , Post War World , Narcotics Or Legislation , Ruu Kuhp , Edward Omar Syarif Hiariej , Dward Omar , ஜகார்த்தா ராய , குற்றவாளி குறியீடு , போஸ்ட் போர் உலகம் ,

Soal RUU KUHP, Mahfud Md Paham Tak Semua Masyarakat Bakal Setuju

Menko Polhukam Mahfud Md menyadari akan ada pro dan kontra dalam RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). ....

Jakarta Raya , No All Society , Matter The Bill Criminal Code , Jakarta Coordinating Minister Politics , Bill Book Law Legislation Criminal , Criminal Code , Jakarta South , Read Also According To Her , Appointment Democratic , Much Less , Option Under , Ruu Kuhp , Evisi Kuhp , Ahfud Md , ஜகார்த்தா ராய , குற்றவாளி குறியீடு , அதிகம் குறைவாக ,

Mahfud Sebut 3 Hal yang Menjadi Penyebab Perdebatan Mengenai KUHP

Tribunnews.com
Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan perdebatan-perdebatan mengenai KUHP baru buatan anak bangsa tidak kunjung disepakati.
Senin, 14 Juni 2021 13:08 WIB
Humas Kemenkopolhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Halal Bihalal virtual Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga, Jumat (14/5/2021).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru segera disepakati secara demokratis.
Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan perdebatan-perdebatan mengenai KUHP baru buatan anak bangsa tidak kunjung disepakati.
Pertama, kata dia, kemajemukan bangsa Indonesia yang menyebabkan akar-akar pikiran masyarakat Indonesia sering berbeda-beda dalam menyikapi suatu isu. ....

Jakarta Raya , Court Constitution Or , Report Journalist Tribunnews , Feat Tribunnews , Jakarta Minister Coordinator Field Politics Law , Book Legislation Criminal Law , Criminal Code New , Talk Matter The Bill Criminal Code , Bill Criminal Code , Criminal Code Dutch , Jakarta South , Ruu Kuhp , Ahfud Md , Ruu Kuhp , Itab Undang Hukum Pidana Kuhp , Hukum Adat , Raf Ruu Kup , ஜகார்த்தா ராய ,

Mahfud MD: Tak Mungkin Mencapai Kesepakatan 270 Juta Penduduk Soal RKUHP

Keputusan RKUHP harus segera diambil lantaran proses diskusi sudah berjalan lebih dari 50 tahun. ....

Jawa Tengah , Jakarta Raya , Forum Law National On Semarang , Court Constitution , Minister Coordinator Field Politics Law , Coordinating Minister Politics , Draft Book Legislation Criminal Law , Criminal Code , Bill Criminal Code , Read Also , Number Year , Renewal Criminal Code , Forum Law National , World Wide Human , Much Less , Mahfud Md , Ruu Kuhp , ஜகார்த்தா ராய , குற்றவாளி குறியீடு , ரெட் மேலும் , அதிகம் குறைவாக ,