Tribunnews.com
Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan perdebatan-perdebatan mengenai KUHP baru buatan anak bangsa tidak kunjung disepakati.
Senin, 14 Juni 2021 13:08 WIB
Humas Kemenkopolhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Halal Bihalal virtual Kemenko Polhukam bersama kementerian/lembaga, Jumat (14/5/2021).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru segera disepakati secara demokratis.
Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan perdebatan-perdebatan mengenai KUHP baru buatan anak bangsa tidak kunjung disepakati.
Pertama, kata dia, kemajemukan bangsa Indonesia yang menyebabkan akar-akar pikiran masyarakat Indonesia sering berbeda-beda dalam menyikapi suatu isu.
Indonesia: Call for Letters of Inquiry for Large Grants Program
150SHARES
Deadline: 16-Jan-21
The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) and Burung Indonesia, as regional implementation team for the hotspot, are accepting letters of inquiry (LOIs) from non-government organizations, community groups, indigenous people’s organizations, women’s groups, private companies and other civil society organizations (CSOs).
The Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is a joint initiative of l’Agence Française de Développement, Conservation International, the European Union, the Global Environment Facility, the Government of Japan and the World Bank. Private U.S.-based philanthropic donors have contributed to the fund with a focus on Indonesian Wallacea. A fundamental goal is to ensure civil society is engaged in biodiversity conservation.