comparemela.com

Latest Breaking News On - Furthermore mulyanto - Page 1 : comparemela.com

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Deteksi Penyebaran Varian Baru Covid-19

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Deteksi Penyebaran Varian Baru Covid-19
harianterbit.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from harianterbit.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Deteksi Penyebaran Varian Baru Covid-19

Pemerintah Diminta Jangan Lengah Deteksi Penyebaran Varian Baru Covid-19
harianterbit.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from harianterbit.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Anggota DPR Ini Kritik Menteri ESDM yang Hilangkan Ketentuan Lelang Proyek Transmisi Gas

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kritik isi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.19/2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, yang menghilangkan skema lelang dalam pembangunan proyek pipa gas

Fraksi PKS Tolak Komersialisasi Vaksin Covid-19

Fraksi PKS Tolak Komersialisasi Vaksin Covid-19 Fraksi PKS (FPKS) menolak rencana pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Senin, 12 Juli 2021 10:16 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS (FPKS) menolak rencana pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Dalam kondisi darurat seperti sekarang pemerintah harusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat. Bukan malah menambah beban masyarakat. Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menegaskan alasan pemerintah membuat kebijakan itu sangat tidak rasional. Menurut Mulyanto, jika ingin mempercepat herd immunity harusnya pemerintah memperbanyak titik layanan vaksinasi secara massif di puskesmas, klinik, kalau perlu di kantor-kantor kelurahan, kantor RW dan posyandu. Bukan dengan mudahnya membuka layanan vaksin komersial bagi sebagian masyarakat.

DPR Minta Pemerintah Optimalkan Kapasitas Pabrik Gas Oksigen yang Menganggur

DPR Minta Pemerintah Optimalkan Kapasitas Pabrik Gas Oksigen yang Menganggur   ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, sebaiknya sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri, pemerintah harus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang menganggur. Upaya tersebut bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi nasional, ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (7/7/2021) menyusul rencana pemerintah melakukan impor gas oksigen dari Singapura dan Taiwan. Menurut politikus Fraksi PKS ini, pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama. Selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Dengan kata lain, pemerintah jangan ikut panik dengan langsung mengimpor gas oksigen. Daripada impor lebih baik pemerintah mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang selama ini menganggur (idle capacity) menuju 100%. Kalkulasinya harus matang. Sebab selama ini kinerja perdagangan gas oksigen kita makin membaik, impor terus menurun menuju

© 2025 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.