(PPKM) Darurat hingga 6 minggu. Keputusan perpanjangan kebijakan tersebut menuai pro kontra di dalam masyarakat.
Christopher, salah seorang pegawai swasta, mengaku terpaksa mengikuti kebijakan tersebut. Pasalnya, dia merupakan masyarakat biasa yang tidak punya kendali apapun.
“Aturannya kan dari pemerintah, kita masyarakat biasa aja, kalau sudah diperpanjang, mau buat apalagi kita?” kata Christopher di Jakarta Pusat, Jumat (16/07/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan, PPKM Darurat memang mempengaruhi kinerjanya di kantor. Hal ini menyusul diwajibkannya Work From Home (WFH) untuk beberapa pegawai di kantornya.
Namun, dia akan mendukung kebijakan tersebut demi membantu menurunkan penyebaran virus Covid-19. Diapun berharap masyarakat lain turut mengerti terhadap kebijakan tersebut.
PPKM Darurat Diperpanjang 4-6 Minggu, Begini Skenario Pemerintah.
Dipublikasikan pada 14 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mencapai 4-6 minggu.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa langkah kebijakan ini ditempuh mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta. PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus, kata Sri, dalam paparan Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (13/7).
Baca Juga: Utamanya terkait kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, ujarnya.
Langkah selanjutnya, Sri mengunkapkan, pemerintah berencana mencari tambahan utang sebesar Rp515,1 triliun atau 43,8 persen dari rencana Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2021 pada semester II tahun ini.
Ketua DPD RI Imbau Petugas Lebih Sensitif Hadapi Masyarakat saat Operasi PPKM Darurat : Okezone Nasional okezone.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from okezone.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
CCTV Pendeteksi Pelanggar Prokes, Alat Preventif Persebaran Covid-19 Setelah dipetakan daerah yang berpotensi Covid-19, maka pemerintah dapat melakukan tindakan preventif di daerah tersebut, seperti melakukan sosialisasi, atau bahkan memberi sanksi terhadap pelanggarnya. Choirul Anam - Bisnis.com 13 Juli 2021 | 07:49 WIB
Ilustrasi memantau CCTV. - Antara/Muhammad Iqbal × Share
Bisnis.com, MALANG Mahasiswa Universitas Universitas Brawijaya mengembangkan kamera pengawas (CCTV) yang dikombinasi dengan kecerdasan buatan sebagai pendeteksi kedisiplinan warga menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Nasyruddin Hakim, salah satu tim pembuat CCTV itu mengatakan pembuatan CCTV tersebut berawal dari keresahan tim melihat banyaknya kasus Covid-19 yang semakin menin
Vaksin Berbayar Pelanggaran Keras, Koalisi Sebut Jokowi Jilat Ludah Sendiri Koalisi melihat kebijakan ini tak bisa hanya sekedar ditunda. Pemerintah harus mencabut total program ini. Newswire - Bisnis.com 13 Juli 2021 | 06:35 WIB
Salah seorang warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjalani vaksinasi Covid-19 untuk mendukung percepatan vaksinasi agar bisa mencapai target sebanyak 607.063 saaran. - Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif ×
Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Warga untuk Keadilan Kesehatan mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah menyebut bahwa vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.
Koalisi melihat pernyataan ini bertentangan dengan kondisi di lapangan karena justru pemerintah membuka akses untuk vaksin Covid-19 be