comparemela.com

Latest Breaking News On - Chairman assembly honor ethics medicine - Page 1 : comparemela.com

Pemerintah Diminta Lengkapi Aturan Tentang Telemedicine

Pemerintah Diminta Lengkapi Aturan Tentang Telemedicine
merdeka.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from merdeka.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Ketua MPR Minta IDI Gencarkan Pelaksanaan Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19

Ketua MPR Minta IDI Gencarkan Pelaksanaan Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19 Bamsoet berharap Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19 yang diinisiasi IDI lebih masif dalam pelaksanaannya.  Selasa, 20 Juli 2021 10:42 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan menggandeng jaringan klinik swasta maupun dokter praktik mandiri yang jumlah mencapai lebih dari 30 ribu unit dan tersebar ke berbagai pelosok daerah, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 terhadap berbagai kelompok masyarakat.  Sehingga pelayanan vaksinasi bisa berlangsung cepat, tidak menimbulkan kerumunan di berbagai tempat sebagaimana yang sering terjadi belakangan ini. Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga bisa memaksimalkan potensi dokter yang sedang menjalani internship, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.900 orang. Vaksinasi bisa dilakukan dengan cara door to door ke rumah warga, ujar Bamsoet, usai rapat virtual dengan Pengurus Bes

Bamsoet Minta Pemerintah Terbitkan Peraturan Turunan UU No 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran

Tribunnews.com Dokter dan Nakes harus mendapatkan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan pelayanan medis Selasa, 20 Juli 2021 08:59 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) agar pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.  Sehingga, dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) yang menjalankan tugasnya tidak was-was dituntut secara pidana, sebelum adanya hasil dari sidang kode etik.  Dokter dan Nakes harus mendapatkan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan pelayanan medis. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan dokter dalam pelayanan medis, maka yang berhak memeriksa pertama adalah mahkamah etik, ujar Bamsoet, usai rapat virtual dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.