Banyak Diprotes, Anggaran PPKM Darurat Malah Ditambah Rp39,19 Triliun
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menambah beberapa pos-pos anggaran bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai Rp39,19 triliun selama masa penerpan PPKM Darurat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa tambahan anggaran bansos akan diberikan melalui berbagai program. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun, kata Luhut, Senin (19/7).
Baca Juga:
Berdasarkan data yang dirinci Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi tambahan anggaran program bansos tersebut yang pertama untuk program Kartu Sembako sekitar Rp7,25 triliun untuk 18,8 juta penerima. Dengan demikian, alokasinya bertambah dari Rp42,37 triliun menjadi Rp49,89 triliun. Tambahan anggaran akan digunakan untuk menambah penyaluran bantuan sebanyak dua kali, masing-masing senilai Rp200 ribu per penerima untuk periode Juli-Agustus 2021. Dengan begitu,
Kematian Ibu Hamil saat Pandemi Meningkat, Politisi PKS: Kita Kehilangan Dua Nyawa Sekaligus
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021.
Foto: ilustrasi/cnnindonesia.com JAKARTA - Angka kematian ibu hamil dan bayi saat pandemi dikonfirmasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari Jurnal dari St George’s University of London data dari 40 studi di 17 negara.
Temuan jurnal ini terkonfirmasi terjadi di Indonesia. Angka kematian ibu hamil di Jawa Tengah pada 2020 meningkat menjadi 530 dibanding pada 2019 sebanyak 416 kasus.
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mencatat sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif Covid-19 selama setahun terakhir. Dari jumlah tersebut, tiga persen di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Data itu dikumpulkan sejak April 2020 hingga April 2021.
Apresiasi Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar, Politisi PAN: Vaksinasi Tak Boleh Bebani dan Beratkan Rakyat
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan vaksinasi individu berbayar perlu didukung dan diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak terkait lainnya diminta segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.
Baca Juga:
“Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka Kemenkes harus mengubah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun 2021,” kata Saleh, dikutip Senin (19/7).
MA Kembali Pangkas Hukuman Koruptor, Kali Ini Korting Vonis Wawan Adik Ratu Atut Dua Tahun
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. Bisa didengarkan.
Foto: antara JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjadi lima tahun penjara di tingkat kasasi.
Adik dari Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu merupakan terdakwa kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan. Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan mengenai pidana menjadi pidana penjara lima tahun, pidana denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan, kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi, Senin (19/7).
Baca Juga:
Tupai King
Oleh: Dahlan Iskan
HARUSNYA bulan begini saya ke Malaysia: makan durian. Seperti dua tahun lalu. Sepuas-puasnya. Seenak-enaknya.
Ini lagi panen raya durian di sana. Harga lagi murah-murahnya. Bulan Juli adalah bulan durian di Malaysia.
Begitu pastinya siklus itu. Tidak ada penguasa di sana yang bisa bilang: sejak saya berkuasa durian bisa panen di bulan Juli.
Memang jualan durian di pinggir jalan kini dibatasi habis: sejak ada PPKM di sana. Tapi jaringan online segera menggantikannya. Harga pun tidak terlalu jatuh.
Black Thorn Rp200.000
Memang kita tidak perlu lagi ke Malaysia. Kita sudah bisa beli Musang King di Jakarta: Rp400.000.