Ungkap Bisnis Serifikat Vaksin dan PCR Palsu, Polisi Ancam Pidanakan Pemesannya
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021.
Foto: antara JAKARTA - Sertifikat vaksin dan surat hasil tes PCR sedang banyak dicari masyarakat saat pandemi Covid-19. Utamanya yang ingin bepergian ke luar daerah. Momentum ini dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk dibisniskan.
Adalah RAR dan TM yang memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk mencari keuntungan pribadi. Keduanya membuka bisnis haram penjualan sertifikat vaksin dan hasil PCR atau tes antigen palsu. Beruntung aparat Polda Metro Jaya menciumnya. Keduanya pun ditangkap.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan modus yang dilakukan kedua tersangka, yaitu memasarkan jasa pembuatan surat palsu lewat media sosial.
Kabar Baik bagi Pekerja, BLT Subsidi Gaji Tengah Dikaji Lagi
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Kabar baik bagi Anda para pekerja yang telah terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli ini.
Kabar baiknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberi sinyal akan kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji. Mengingat, anggaran perlindungan sosial ditambah menjadi Rp187,8 triliun.
Meski Sri Mulyani belum menjelaskan secara gamblang terkait anggaran BLT subsidi gaji, namun rencana pencairan BLT subsidi gaji dimasukkan ke dalam program Kartu Prakerja dengan catatan akan disinergikan dengan rencana Bantuan Upah.
Baca Juga:
Berdasarkan catatan Kemenkeu, alokasi kartu prakerja saat ini mencapai Rp20 triliun dengan 5,6 juta peserta. Anggaran kartu prakerja akan ditambah Rp10 triliun dengan target 2,8 juta peserta, sehingga totalnya mencapai Rp30 triliun dengan target 8,4 juta peserta.
Pegawai Tak Kunjung Terima Dokumen TWK, KPK Diminta Tak Cari-cari Alasan Buka Hasil Tes
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas KPK.
Sebab, pihaknya hingga saat ini tak kunjung menerima jawaban atas permintaan informasi hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal, hasil yang diminta adalah data dan informasi yang telah diserahkan oleh BKN kepada KPK pada 27 April lalu.
“Jadi seharusnya kami tidak perlu menunggu koordinasi antara dua lembaga tersebut, karena hasil yang kami minta spesifik, yakni yang telah diserahkan dari BKN kepada KPK,” kata Hotman, Senin (19/7).
Diskon dan Listrik Gratis Diperpanjang Jadi Desember
Dipublikasikan pada 20 Juli 2021. JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang subsidi diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA dari September menjadi Desember nanti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa diperpanjangnya diskon listrik hingga akhir tahun (Desember 2021) tersebut untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan PPKM Darurat. Kita akan perpanjang hingga Desember (2021), kata Sri, Senin (19/7)
Sri menjelaskan, dalam aturanya nanti, pelanggan listrik golongan 450 VA akan mendapatkan subsidi diskon listrik sebesar 50 persen dari tagihan. Sementara pelanggan 900 VA mendapat diskon 25 persen dari tagihan, ujarnya.
Baca Juga:
Dengan diperpanjangnya kebijakan diskon listrik tersebut, kata Sri, pihaknya akan memberikan tambahan anggaran sebesar Rp1,91 triliun. Artinya, total alokasi anggaran subsidi diskon listrik naik dari Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun tahun ini, sebtnya.
HAPA KUIDOWNLOAD KWENYE SIMU YAKO BURE
Jeshi la Polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu 128, akiwemo Askofu Emmaus Mwamakula, Dkt. Lwaitama pamoja na baadhi ya viongozi wa kitaifa, mkoa na wilaya wa CHADEMA wakati wakijiandaa kuhudhuria kongamano la kudai Katiba Mpya.
Mkutano huo ulitarajiwa kufanyika leo, Julai 17, 2021 katika Hoteli ya Boma, Nyakato jijini Mwanza lakini siku moja kabla ya kufanyika, Jeshi la Polisi lilimuandikia barua Katibu wa Vijana wa Chadema, Wilaya ya Ilemela na kumtaarifu kwamba hawakuwa wametoa taarifa wala kupata kibali cha kufanya kongamano hilo.
Katika barua hiyo iliyosainiwa na Kamanda wa Polisi Wilaya ya Ilemela, ASP Shamila Mkomwa, ilieleza kwamba kwa kuwa Chadema hawakuwa wameomba kibali wala kuruhusiwa, kwa mujibu wa sheria, kongamano hilo ni batili na limepigwa marufuku.