comparemela.com

Latest Breaking News On - Workers foreign forbidden entrance indonesia - Page 1 : comparemela.com

Top 3: Diskon Tarif Listrik Diperpanjang hingga Meninggalnya Christianto Wibisono

Top 3: Diskon Tarif Listrik Diperpanjang hingga Meninggalnya Christianto Wibisono Diperbarui 23 Jul 2021, 06:30 WIB 17 Warga memeriksa meteran listrik di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menggratiskan biaya tarif listrik bagi konsumen 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50 persen kepada konsumen bersubsidi 900 VA. (Liputan6.com/Herman Zakharia) Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) memperpanjang stimulus berupa diskon listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis, dan sosial hingga Desember 2021. Langkah ini untuk menjalankan keputusan pemerintah. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memberikan stimulus diskon listrik sebagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pekerja Asing Dilarang Masuk Indonesia, Kecuali 5 Kategori Ini

Pekerja Asing Dilarang Masuk Indonesia, Kecuali 5 Kategori Ini Diperbarui 22 Jul 2021, 13:28 WIB 164 Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) diarahkan untuk karantina menuju hotel saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (29/12/2020). Pemerintah Indonesia melarang masuk WNA dari semua negara mulai 1 hingga 14 Januari 2021 menyusul varian baru COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar) Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melarang orang asing termasuk pekerja asing masuk ke Indonesia mulai 21 Juli 2021. Larangan berlaku seiring pemberlakuan pembatasan yang saat ini disebut PPKM Level 3 dan PPKM Level 4. Namun disebutkan jika terdapat 5 kategori warga atau pekerja asing yang masih boleh masuk ke Indonesia. Baca Juga “Sementara ini kita membatasi tenaga-tenaga kerja asing dan yang lain-lain kecuali yang 5 kategori untuk masuk Indonesia, yang pembatasan sendiri pun tetap memerlukan rekomendasi dari Kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yas

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.