Kasat Binmas Polres Jakarta Pusat Kompol Budi Cahyono mengatakan, vaksinasi tersebut diikuti ratusan orang.
Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran online. Program ini merupakan program percepatan vaksinasi diadakan di Hotel Borobudur bekerja sama Polri dengan manajemen Hotel Borobudur. Tujuannya yaitu kita vaksin Masyarakat untuk percepatan vaksinasi agar masyarakat imun lebih tinggi kenal dari pada virus yang mewabah, ujarnya di Hotel Borobudur, Senin (28/6/2021).
Sementara itu, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur, Karina Eva Poetry, mengatakan pada hari ini ada sekitar 500an orang yang mengikuti vaksinasi. Jadi, kami benar hotel bintang 5 pertama yang mengadakan vaksinasi massal di Jakarta, kata Karina.
Pihaknya juga akan memfasilitasi vaksinasi tahap kedua beberapa bulan ke depan.
Imbauan tersebut disampaikan seorang wanita cantik berhijab yang mengenakan baju dinas.
Dalam video berdurasi 28 detik yang diunggah akun instagram @jakarta.viral itu memperlihatkan petugas wanita yang mengimbau dengan menggunakan mobil keliling dengan bantuan alat pengeras suara.
Dengan suara lantang ia berkata; Tunda hamil dulu. Kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Ingat ya ibu-ibu, sekali lagi tunda hamil dulu. Kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan, ucap wanita yang ada dalam video yang dilihat, Selasa (29/6/2021).
Berdasarkan informasi, pengumuman untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19 itu terjadi di Kota Semarang.
Baca Juga :
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersyukur anak usia 12-17 tahun kini sudah bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19. Hal tersebut sangat penting mengingat saat ini kasus terkonfirmasi positif meningkat tajam. Kita bersyukur, kekhawatiran ini menyebabkan berbagai pihak bekerjasama dalam mengantisipasinya, ucap Komisioner KPAI, Jasra Putra melalui keterangan tertulis kepada MNC, Selasa (29/6/2021).
Menurut Jasra, penyediaan vaksinasi untuk anak adalah wujud upaya optimal negara dalam memenuhi hak kesehatan sebagaimana termaktub dalam butir (1) Pasal 44 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Adapun bunyi butir (1) Pasal 44 UU Perlindungan Anak yakni, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.