Große Brände in Griechenland und der Türkei außer Kontrolle die-glocke.de - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from die-glocke.de Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Dilansir
Anadolu Agency, Rabu (4/8), Saied juga memecat Anis Oueslati dari jabatannya sebagai gubernur Sfax. Pekan lalu, presiden membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif.
Mayoritas partai menyebut tindakan Presiden Saied sebagai kudeta terhadap Konstitusi. Saied telah memecat banyak pejabat tinggi termasuk Menteri Pertahanan Ibrahim al-Bartajy dan penjabat Menteri Kehakiman Hasnaa bin Suleiman. Dia menegaskan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan negara.
Sebelumnya pihak berwenang Tunisia telah menempatkan seorang mantan hakim di bawah tahanan rumah. Stasiun radio swasta, Mosaique FM, melaporkan, pasukan keamanan memberlakukan keputusan Menteri Dalam Negeri Reda Gharslawi, untuk menempatkan Bechir Akremi di bawah tahanan rumah.
Anggota Kongres Tom Suozzi dan Chris Smith mengatakan kaukus akan menyoroti pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur dan memberlakukan undang-undang untuk mengatasi kampanye pelanggaran HAM.
“Pemusnahan dan penahanan massal yang sedang berlangsung terhadap Muslim Uighur dan kelompok minoritas lain seperti Kazakh adalah kejahatan yang dilakukan oleh Partai Komunis China. AS tidak bisa diam ketika Presiden Xi Jinping menyiksa dan berusaha membasmi seluruh penduduk,” kata Smith dalam sebuah pernyataan.
Di bawah pemerintahan Eks Presiden Donald Trump, AS menetapkan China telah melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Uighur Xinjiang. Upaya ini terus dilakukan sampai sekarang di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Xinjiang adalah rumah bagi 10 juta orang Uighur.
Italien, Türkei, Griechenland: In diesen Teilen Europas wüten Waldbrände op-marburg.de - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from op-marburg.de Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
“Alasannya sangat sederhana. Ketakutan pemerintah terhadap Muslim dan keinginannya untuk mengintimidasi mereka,” tambahnya.
Selain dinilai merendahkan dan membatasi para Muslim, UU anti-separatisme juga dilihat sebagai pengulangan Code de l indigenat atau kode asli yang digunakan Kekaisaran Prancis pada koloninya. Saat itu, Muslim dijaga dalam kegiatan sosial dan budaya, kegiatan ibadah, dan menghalangi akses ke banyak hal.
Disahkan pada Jumat lalu, UU anti-separatisme membagi masyarakat Prancis menjadi dua kelas. Yakni, kelas pertama dapat memperoleh manfaat dari semua hak konstitusional mereka dan kelas dua tidak bisa mendapat manfaat sama sekali.
Menyoroti bahwa undang-undang tersebut juga melanggar prinsip sekularisme, De Cartena mengatakan alih-alih memperkuat prinsip republik, undang-undang tersebut justru menghilangkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.