“Alasannya sangat sederhana. Ketakutan pemerintah terhadap Muslim dan keinginannya untuk mengintimidasi mereka,” tambahnya.
Selain dinilai merendahkan dan membatasi para Muslim, UU anti-separatisme juga dilihat sebagai pengulangan Code de l indigenat atau kode asli yang digunakan Kekaisaran Prancis pada koloninya. Saat itu, Muslim dijaga dalam kegiatan sosial dan budaya, kegiatan ibadah, dan menghalangi akses ke banyak hal.
Disahkan pada Jumat lalu, UU anti-separatisme membagi masyarakat Prancis menjadi dua kelas. Yakni, kelas pertama dapat memperoleh manfaat dari semua hak konstitusional mereka dan kelas dua tidak bisa mendapat manfaat sama sekali.
Menyoroti bahwa undang-undang tersebut juga melanggar prinsip sekularisme, De Cartena mengatakan alih-alih memperkuat prinsip republik, undang-undang tersebut justru menghilangkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.