363 Personel TNI-Polri Kawal Rapat Pleno Penetapan Paslon Pilgub Kalsel Terpilih
Polda Kalsel melaksanakan pengamanan pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Paslon Pilgub Kalsel Terpilih dengan menyiagakan ratusan personel
Rabu, 4 Agustus 2021 11:39
Penulis:
Pelaksanaan Rapat Pleno oleh KPU Provinsi Kalsel menjadi salah satu agenda penting dalam kalender kamtibmas di Kalsel.
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) melaksanakan pengamanan pelaksanaan Rapat Pleno dengan menyiagakan ratusan personel pengamanan.
Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Subchan mengatakan, ada 363 personel gabungan TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan kali ini. 363 personel gabungan, kata Karo Ops.
Kepolisian juga memasang security door di depan pintu masuk ruangan Rapat Pleno di Ballrrom lantai 3 Hotel Golden Tulip.
Banjarmasin Post
Momen Idul Adha 1442 H, Polda Kalsel : Pengetatan Pintu Masuk Provinsi Makin Optimal
Pengetatan dan pembatasan mobilitas masyarakat khususnya yang menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus dilakukan oleh Polda Kalsel.
Selasa, 20 Juli 2021 13:14
Penulis:
Editor: Edi Nugroho
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pengetatan dan pembatasan mobilitas masyarakat khususnya yang menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus dilakukan oleh Polda Kalsel.
Meski belum merekap secara keseluruhan berapa banyak jumlah orang yang diputar balik karena tak bisa menunjukkan surat hasil pemeriksaan PCR, namun Karo Ops Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Subchan menyebut pengetatan mobilitas di perbatasan provinsi sudah semakin optimal.
Pasalnya kata dia, Pj Gubernur Kalsel telah berkoordinasi dengan Gubernur di dua Provinsi tetangga Kalsel yaitu Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Satu Gedung di Mako Sat Brimob Polda Kalsel Disulap Jadi Fasilitas Karantina Anggota Polri tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Polda Kalsel Sebut Banyak Masyarakat Kebingungan Atas Kebijakan PPKM Darurat
Diperbarui 15 Jul 2021, 07:35 WIB
15
Petugas Polisi dan Dishub menyekat ruas Jalan Simatupang mengarah ke Fatmawati, Jakarta, Sabtu (10/7/2021). Penambahan titik penyekatan jalan seperti ruas Jalan Simatupang, Jalan Antasari, dan Jalan Raya Cijantung untuk mempertegas bahwa Jakarta masih masa PPKM Darurat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kepada 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali. PPKM Darurat ini akan mulai berlaku pada Senin 12 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021.
Polda Kalimantan Selatan mengungkap banyak masyarakat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur tidak mengetahui adanya kebijakan pengetatan di perbatasan provinsi. Misalnya ada syarat yang wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif COVID-19. Sehingga pelaksanaan di lapangan belum optimal.