Tribunnews.com
Mulyanto meminta Pemerintah melibatkan kader PKK dan Posyandu Se-Indonesia untuk meningkatkan kecepatan program vaksinasi.
Kamis, 29 Juli 2021 08:30 WIB
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi: Anak-anak menjalani vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Forum Bandung Sehat di Gedung Binangkit PKK Kota Bandung, Jalan Sukabumi Dalam, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/7/2021). Vaksinasi Covid-19 dosis pertama yang diikuti sekitar seribu anak se-Kota Bandung usia 12-18 tahun itu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021. Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan masa PPKM lanjutan ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk menggenjot program vaksinasi.
Anggota Komisi III DPR: Semua Warga Binaan di Indonesia Harus Dapat Vaksinasi Covid-19
Menurutnya warga binaan sangat rentan terpapar Covid-19 karena jumlah kapasitas yang overload dan harus berdesakan di dalam lapas.
Kamis, 29 Juli 2021 09:30 WIB
Joseph Prezioso / AFP
Ilustrasi: Dalam file foto yang diambil pada 20 April 2021, perawat Frederick Morley memuat jarum suntik dengan vaksin Moderna Covid-19 di klinik vaksinasi keliling di Bridgeport, Connecticut.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi, mengapresiasi Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kepolisian yang telah bertahap melakukan vaksinisasi kepada para warga binaan di berbagai wilayah di Pulau jawa.
JAKARTA – Wakil Presiden Ma ruf Amin tidak ingin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) infeksius Covid-19 menjadi sumber penularan baru virus ini. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan serius.
Hal tersebut dikatakan Wapres pada Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui konferensi video, Rabu 28 Juli 2021.
Wapres menyampaikan sesuai dengan pembahasan pada rapat terbatas bersama Presiden Jokowi tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19, diperlukan penanganan serius dan langkah-langkah konkret untuk menangani ini.
“Masalah limbah B3. Limbah ini menjadi persoalan karena ini juga menjadi masalah baru di dalam rangka kita memutus penularan. Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru. Sehingga perlu ditangani dengan serius,” ujar Wapres dikutip dari rilis Setwapres, Kamis (29/7/2021).
Pernyataan Menteri LHK Soal Limbah B3 Medis Covid-19 Meningkat, Ungkap 3 Langkah Penanganan
terkait tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis COVID-19, Siti Nurbaya menjelaskan ada tiga langkah utama KLHK dalam penanganan limbah B3 medis.
Kamis, 29 Juli 2021 11:40 Editor:
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
LIMBAH COVID-19 - Petugas kesehatan non medis Rumah Singgah Covid-19, Kabupaten Tangerang, sedang mengumpulkan sampah B3 bekas penanganan Covid-19, untuk dimusnahkan, Kamis (12/11/2020). Penanganan masalah sampah berbahaya ini dilakukan PMI dan DLH Kabupaten Tangerang agar tidak membahayakan masyarakat dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani Covid-19. WARTA KOTA/NUR ICHSAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA Timbunan limbah medis COVID-19 yang terus meningkat di masa pandemi.
Rakor dengan Jajaran Pemerintah DIY, Wapres Soroti Penanganan Limbah B3 Medis Covid-19
Kamsari Rakor Wapres dengan Pemprov Yogya /Kamsari/Dok. BPMI Setwapres
SEPUTAR CIBUBUR – Pemerintah sedang berupaya untuk menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui banyak aspek seperti aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu aspek yang juga penting untuk ditangani adalah pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Medis Covid-19 dari penanganan pasien terinfeksi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang serius agar limbah ini tidak menjadi mata rantai baru dalam penyebaran virus.
“Masalah limbah B3. Limbah ini menjadi persoalan karena ini juga menjadi masalah baru di dalam rangka kita memutus penularan. Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru. Sehingga perlu ditangani dengan serius,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi (Rakor) kepada Seluruh Satuan Tugas (Satgas) Pe