Lapor Covid-19 Minta Pemerintah Cabut PMK Soal Vaksin Berbayar, Khawatir Bisa Disalahgunakan
Inisiator Lapor Covid-19 desak pemerintah cabut peraturan menteri kesehatan soal vaksin berbayar. Takut bisa disalahgunakan
Minggu, 18 Juli 2021 15:07 Editor:
TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAD AIZULLAH
Ilustrasi: Warga mengikuti program vaksin Covid-19 gratis di Puskesmas Bingin Teluk, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
SRIPOKU.COM, JAKARTA - Inisiator koalisi Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengapresiasi respon Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelaksanaan vaksin gotong royong individu berbayar.
Namun pengumuman pembatalan saja menurutnya tidaklah cukup, pemerintah juga harus mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur soal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gotong royong individu berbayar tersebut.
Data Tak Sesuai Keadaan di Lapangan, LaporCovid-19 Ungkap Berbagai Permasalahan yang Ada liputan6.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from liputan6.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Inisiator LaporCovid-19 Minta Pemerintah Minta Maaf dan Akui Gagal Atasi Pandemi Covidd-19
Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah sangat darurat.
Selasa, 6 Juli 2021 11:53 Editor:
Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana meminta pemerintah minta maaf, karena tidak berhasil menangani pandemi Covid-19.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Inisiator LaporCovid-19Irma Hidayana meminta pemerintah minta maaf, karena tidak berhasil menangani pandemi Covid-19.
Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah sangat darurat.
Dirinya mendesak pemerintah mengakui keadaan ini dan meminta maaf kepada masyarakat.
Menurut Irma, pemerintah tidak efektif melakukan pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.
Sehingga, terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang sangat signifikan di Indonesia.