Ketua Fraksi PKS Usulkan Fasilitas DPR Jadi Tempat Isoman republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Tebar 1 Juta Kurban, Ketua Fraksi PKS: Kokohkan Semangat Kepahlawanan Sosial di Tengah Pandemi tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Tribunnews.com
Setelah Putuskan PPKM Darurat, Pemerintah harus pastikan layanan kesehatan tidak kolaps atau lumpuh hadapi lonjakan pasien Covid-19
Jumat, 2 Juli 2021 08:44 WIB
Freepik
ilustrasi virus corona - Update Virus Corona Global 1 Mei 2020: Total 3,3 Juta Orang Terinfeksi, 1 Juta Orang Telah Sembuh
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemberlakuan PPKM Darurat 3 hingga 20 Juli 2021. Kondisi saat ini sangat darurat mengingat sistem kesehatan di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan sudah tidak dapat menampung pasien covid 19. Angka penularan meningkat tajam akibat varian baru corona. Maka tidak ada jalan lain pemerintah memang sewajarnya mengambil langkah darurat ini, kata Jazuli kepada wartawan, Jumat (2/7/2021).
Jazuli mengungkapkan, fraksi PKS sejak awal menekankan keselamatan rakyat prioritas utama, maka mengatasi laju pandemi adalah prioritas tertinggi pemerintahan saat ini.
Fraksi PKS Tolak Rencana Sanksi Denda Bagi Warga Tak Mau Divaksin Covid-19
Anggota Komisi I DPR RI ini meminta pemerintah fokus pada upaya untuk memenuhi ketercukupan kebutuhan vaksin kepada seluruh
Rabu, 30 Juni 2021 08:13 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai rencana pemerintah menjatuhkan sanksi denda kepada warga masyarakat yang tidak mau divaksin bukan keputusan yang arif dan bijaksana.
Apalagi di tengah ketercukupan vaksin yang belum bisa dipenuhi pemerintah untuk seluruh warga.
Menurut Jazuli, beleid baru itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai, langkah pemerintah menjatuhkan sanksi denda kepada masyarakat yang enggan
divaksinasi bukan keputusan yang arif dan bijaksana. Apalagi, di tengah pemerintah belum bisa memenuhi ketercukupan vaksin untuk seluruh warga.
Diketahui, ketentuan baru itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Fraksi PKS menolak saksi denda kepada warga yang tidak mau divaksin. Akan tetapi, Fraksi PKS meminta pemerintah memasifkan edukasi dan penyadaran publik untuk ketat menjaga prokes dan mau divaksin dengan kesadaran penuh, kata Jazuli kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).