Latest Breaking News On - Hospital ciawi - Page 11 : comparemela.com
Bupati Bogor Minta Kemenkes Bayar Biaya Penanganan Covid Rp 261 Miliar
jawapos.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from jawapos.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Ade Yasin Sebut Tunggakan Pemerintah ke 4 RSUD Kabupaten Bogor Rp 200 Miliar Lebih
merdeka.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from merdeka.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Bupati Bogor Biaya Penanganan Covid Segera Dibayar
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
RS di Bogor Menjerit, Klaim Biaya Pasien Covid-19 Belum Dibayar Sabtu, 3 Juli 2021 | 11:01 WIB Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat inspeksi di RS Paru Goenawan Partowidigdo (RSPG), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 1 Juli 2021. (Foto: Antara)
Bogor, Beritasatu.com - Klaim perawatan pasien Covid-19 oleh rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun RS swasta yang belum diganti oleh pemerintah menjadi kendala pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jeritan hati pihak RS dikemukakan oleh pimpinan daerah dan DPRD setempat saat melakukan inspeksi ke sejumlah rumah sakit. Masalah ini harus segera dicarikan solusi. Jika diperlukan, Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) membuat surat bersama ke Kementerian Kesehatan, kata Rudy Susmanto seusai meninjau sejumlah rumah sakit di Cibinong, Bogor, Jumat (2/7/2021).
Pembayaran Klaim Perawatan Covid-19 di Atas Rp 2 M Tunggu Audit BPKP Sabtu, 3 Juli 2021 | 13:42 WIB Oleh : Unggul Wirawan / WIR
Ilustrasi pasien Covid-19. (Foto: AFP)
Jakarta, Beritasatu.com- Kemunculan tunggakan klaim perawatan pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit kepada pemerintah hingga mencapai nilai yang cukup besar, lantaran adanya aturan baru dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Aturan baru dimaksud adalah apabila nilai tunggakan lebih dari Rp 2 miliar, harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Jadi tunggakan klaim (yang diajukan) pada 2020 terjadi karena adanya peraturan baru dari Kemenkeu, di mana tunggakan pemerintah dengan nilai lebih dari Rp 2 miliar harus diaudit oleh BPKP,” jelas sumber