comparemela.com

Latest Breaking News On - Enforcement law indonesia - Page 1 : comparemela.com

MAKI dan LP3HI Gugat Ketua DPR

Gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan  Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani bajal dimulai. PTUN Jakarta melalui sistem e - court telah memanggil Kuasa Hukum MAKI dan LP3HI untuk menghadiri sidang perdana dengan agenda Dismisal perkara gugatan di  PTUN Jakarta dengan register perkara nomor 191/G/2021/PTUN Jakarta, Rabu (18/8/2021).

MAKI Resmi Gugat Puan Minta PTUN Coret 2 Calon Anggota BPK

MAKI Cabut Permohonan Uji Materi Aturan Status ASN Pegawai KPK

MAKI Cabut Permohonan Uji Materi Aturan Status ASN Pegawai KPK Diperbarui 23 Jul 2021, 07:07 WIB 10 Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta) Liputan6.com, Jakarta Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) mencabut permohonan terkait uji materiil mengenai status ASN pegawai KPK. Pencabutan Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 ini dikonfirmasi langsung oleh Bonyamin bin Saiman dalam sidang materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945, Kamis (22/7/2021) pagi. Baca Juga Dalam persidangan, Ketua Panel Aswanto menanyakan hal tersebut kepada Boyamin yang juga merupakan kuasa hukum Pemohon. Ia mengatakan, meski MK telah menerima surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Juni 2021, untuk lebi

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.