Latest Breaking News On - Dignity president - Page 1 : comparemela.com

Rabu 23 Jun 2021 07:35 WIB Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto Ilustrasi Penghinaan Presiden Keberadaan pasal penghinaan presiden itu berpeluang menghambat hak atas kebebasan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyayangkan, sikap pemerintah yang masih mengajukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). PSHK FH UII memandang, keberadaan Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi. Tak hanya itu, pasal itu juga dapat menciptakan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif yang berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karenanya, keberadaan Pasal Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Pr

Faculty law university islam indonesiaCenter study law constitutionMatter article insultAttitude governmentLaw university islam indonesiaDraft book legislation criminal lawArticle assault honor or dignityDignity presidentVerdict numberCriminal codeRead alsoSerial historyCivilization islamகுற்றவாளி குறியீடுரெட் மேலும்