Latest Breaking News On - Deputy body winning election - Page 3 : comparemela.com

Empat Provinsi Sudah Kelar, Kapan Jadwal Musda Demokrat Sulsel?

Empat Provinsi Sudah Kelar, Kapan Jadwal Musda Demokrat Sulsel?
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Indonesia generalMakassar council leader centerBody builder organizationFour province already finishedSchedule musda democrats south sulawesiDeliberation area democrat sulawesi southDemocrat java middleSulawesi westSulawesi middleKalimantan northDeputy body winning electionStands eastMusda democrats south sulawesiMusda provinceFourth chairmanJava middle

Kamhar Lakumani: Kritik BEM UI kepada Jokowi Sudah Sangat Sopan

Kamhar Lakumani: Kritik BEM UI kepada Jokowi Sudah Sangat Sopan
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaInstitutions executive students universityKing serviceAlready extremely politelyJakarta criticismDeputy body winning electionTurn chairmanPassing post this on universityஜகார்த்தா ராயகிங் சேவை

Penambahan Masa Jabatan Bertentangan dengan Akal Sehat

Kamis 24 Jun 2021 07:40 WIB Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto Infografis Jabatan Presiden 3 Periode Foto: republika/kurnia Pergantian presiden adalah agenda ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menanggapi soal isu darurat covid-19 jadi alasan menambah masa jabatan presiden. Menurutnya, wacana tersebut bertentangan dengan akal sehat. Pandemi Covid-19 masih terus melanda bahkan terus mengalami trend kenaikan hingga kini telah lebih dari 2 juta orang yang terpapar. Ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menambah masa jabatan presiden, kata Kamhar, Rabu (23/6). Dia menuturkan, argumentasi menambah masa jabatan presiden dengan alasan covid-19, tidak nyambung. Sebab, menurutnya, pergantian presiden adalah agenda ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi. Sementara penanganan Covid-19 mer

Incumbency contradictoryDeputy body winning electionAccording to himMuch lessRead alsoIssues current perspectiveஅதிகம் குறைவாகரெட் மேலும்

Formappi: Wacana 3 Periode Juga Muncul di Era SBY

Kamis 24 Jun 2021 06:41 WIB Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto Peneliti Formappi Lucius Karus Di zaman SBY, wacana 3 periode itu dilontarkan oleh Ruhut Sitompul. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, bahwa wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode tak hanya hadir di era pemerintahan Joko Widodo. Wacana tersebut juga muncul di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isu ini tidak hanya muncul di era Jokowi sekarang, tapi juga terjadi di zaman SBY. Saat usulan tiga periode dilontarkan oleh Ruhut Sitompul saat itu, ujar Lucius dalam sebuah diskusi daring, Rabu (23/6). Wacana tiga periode, kata Lucius, hadir dari ketakutan sosok yang tengah berkuasa. Khususnya saat memimpin negara di periode kedua dan timbulnya sindrom pascakekuasaan atau post power syndrome.

Researcher forums society matter parliament indonesiaPeriod also appearGeologic timePresident extensiveDeputy body winning electionRead alsoIssues current perspectiveபுவியியல் நேரம்ரெட் மேலும்

Politikus Demokrat: Tak Ada Urgensi Amendemen UUD 1945

Tribunnews.com Politikus Demokrat: Tak Ada Urgensi Amendemen UUD 1945 Demokrat nilai tak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. Rabu, 23 Juni 2021 07:20 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai DemokratKamhar Lakumani menilai, tak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD ‘45, apalagi jika hanya untuk merubah batas masa jabatan presiden, kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (23/6/2021). Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun hukum sebagai dispensasi. Biasa saja, malah dibidang politik dan

Jakarta rayaGovernment centerPolitician democratsJakarta democratDeputy body winning electionProposal weekdayVice governorSpecify policy areaNew orderAfter shootingClose headCastle morePresident extensiveஜகார்த்தா ராயஅரசு மையம்துணை கவர்னர்