Tribunnews.com
Usulan lockdown akhir pekan, Wagub DKI sebut kebijakan yang diambil di Jakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Rabu, 23 Juni 2021 06:50 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI mengusulkan wilayah yang mengalami lonjakan kasus harian Covid-19 seperti DKI Jakarta, menerapkan lockdown atau pembatasan ketat di akhir pekan. Ya kan kebijakan kita mengikuti apa yang diambil pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, Pak Mendagri, Pak Tito mengeluarkan kebijakan, terang Riza kepada wartawan, Selasa (22/6/2021). Kami mengikuti, melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat, jelas dia.
Seperti pembatasan jam operasional hingga kapasitas pengunjung tempat usaha. Tugas kami menjadi pelaksana daripada kebijakan yang diambil. Terkait pembatasan kapasitas, jam operasional, dan kebijakan lainnya termasuk rumah ibadah, jelasnya.
AHY Serukan Pentingnya Solidaritas Global Demi Sukseskan Vaksinasi Covid-19
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Corona Mengganas, Legislator PAN Minta Pemerintah Kaji Penerapan Karantina Wilayah Total
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Anggota Komisi IX: Tegakkan Aturan PPKM Mikro, Maka Covid-19 Bisa Dikendalikan
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Tribunnews.com
Politikus Demokrat: Tak Ada Urgensi Amendemen UUD 1945
Demokrat nilai tak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden.
Rabu, 23 Juni 2021 07:20 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengkritisi wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amendemen UUD 1945.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai DemokratKamhar Lakumani menilai, tak ada urgensi untuk melakukan amendemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden. Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD ‘45, apalagi jika hanya untuk merubah batas masa jabatan presiden, kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (23/6/2021). Lagi pula tak ada alasan objektif sebagai pertimbangan strategis yang menjadi capaian prestasi luar biasa pemerintah saat ini, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun hukum sebagai dispensasi. Biasa saja, malah dibidang politik dan