Latest Breaking News On - Conference hearing opinion general - Page 9 : comparemela.com

Saatnya Penuhi Hak Korban, Jaringan Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU PKS

Saatnya Penuhi Hak Korban, Jaringan Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU PKS
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaCommittee workNetwork society civilian for advocacyNetwork society civilian pressed ratificationNational legislationScholars muslim college science quranNetwork societyExpert law university elephantFaculty law university indonesiaTime fulfilled right the victimBill deletion hardness sexuallyNetwork society civilianAdvocacy the billConference hearing opinion generalCommittee the billRead also

RUU HKPD Diharapkan tidak Hanya Bicara Pasal, Tapi Memperbaiki Pola Hubungan Pusat dan Daerah

Tribunnews.com Anis Byarwati menegaskan pentingnya memahami sisi filosofis dan ideologis dari RUU yang sedang dibahas bagi para penyusunnya. Jumat, 16 Juli 2021 09:28 WIB Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengar masukan dari pakar untuk Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Pakar yang hadir dalam rapat ini adalah Prof Purwo Santoso dan Prof Wihana Kirana, keduanya akademisi dari UGM. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan pentingnya memahami sisi filosofis dan ideologis dari RUU yang sedang dibahas bagi para penyusunnya.

Jakarta rayaVincent tribunnewsCommission of fractionFix pattern relationship centerJakarta commissionRelationship finance centerBill expectedOnly talk articleReport journalist tribunnewsConference hearing opinion generalBill relationship finance centerChairman field economyஜகார்த்தா ராயஜகார்த்தா தரகுர சி து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan

Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaCommittee horticultureBody center statisticsConference hearing opinion generalஜகார்த்தா ராய

Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan

Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan Komentar: Kompas.com - 14/07/2021, 06:47 WIB Bagikan: JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi multitarif. Adapun skema multitarif yakni mengenakan tarif PPN lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah. Hal ini diyakini bakal menciptakan asas keadilan antara si kaya dan si miskin. Namun Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Haula Rosdiana meminta pemerintah tidak memaksakan PPN menjadi instrumen keadilan. Sebab menurut Haula, PPN adalah pajak tidak langsung ( indirect tax). Jangan paksakan PPN sebagai instrumen keadilan. Kalau dilihat dari naskah akademik memang sangat menarik bagaimana (revisi tarif) ingin supaya (pemerintah) melakukan keadilan, kata Haula dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Jakarta rayaUniversity indonesiaDo not forceInstrument justiceTaxes accretion valueYet lecturer faculty economyConference hearing opinion generalFrance finesThe causeஜகார்த்தா ராயபல்கலைக்கழகம் இந்தோனேசியாதி காரணம்

Potensi Kerugian Minuman Beralkohol Capai Rp256 T per Tahun

Potensi Kerugian Minuman Beralkohol Capai Rp256 T per Tahun
cnnindonesia.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from cnnindonesia.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta rayaFahira idrisMovement nationalPotential loss alcoholic drink achievedGross domestic productConference hearing opinion generalBill prohibition alcoholic drinkChairman general movement nationalFor exampleஜகார்த்தா ராயமொத்த உள்நாட்டு ப்ராடக்ட்க்கு உதாரணமாக