Nurul Khadijah
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. /Pikiran Rakyat/Armin Abdul Jabbar
PIKIRAN RAKYAT- Soal kebijakan pemerintah yang menghendaki adanya program Vaksinasi Gotong Royong Berbayar bagi individu, masih terus menjadi sorotan banyak pihak.
Salah satunya Mantan Wakil DPR RI Fadli Zon, politisi Partai Gerindra itu menyoroti langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dalam situasi ini mengambil kebijakan untuk vaksin berbayar.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Fadli Zon mempertanyakan, mengapa Kemenkes masih saja memaksakan untuk menjual vaksin.
“
Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @fadlizon, Selasa, 13 Juli 2021.
Meski sebelumnya pihak Kemenkes juga mengatakan, dengan kebijakan awal Vaksin Gotong Royong ini diperuntukan bagi perusahaan yang ingin melaksanakan vaksinasi bagi karyawannya, dan kini kebijakan itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat yang mampu.
Nurul Khadijah
Ilustrasi pasien Covid-19. /Antara
PIKIRAN RAKYAT - Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya, bahkan angka terakhir per Selasa 13 Juli 2021 kemarin, jumlah akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 2.615.529 orang.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sejumlah 47.899 orang dalam kurun waktu 24 jam.
Namun, dalam hal ini Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan prediksi Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta akan mengalami masa yang berat apabila penambahan kasus Covid-19 terus memburuk dalam satu hingga dua pekan ini.
“Kalau kita memburuk sampai 30 persen atau kira-kira dua sampai tiga persen per hari, dalam seminggu dua minggu ke depan yang berat adalah Yogyakarta dan DKI Jakarta,” tutur Menkes Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 13 Juli 2021.
Novianti Nurulliah
Ilustrasi PPDB. /Humas Kota Bandung PIKIRAN RAKYAT - Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat Asep B Kurnia menuturkan pihaknya menggarisbawahi catatan kelam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 lalu saat ini tidak terulang kembali.
Menurut dia, kemajuan yang hadir di Jabar salah satunya tampak dari mudahnya para Calon Peserta Didik Baru (CPBD) dalam mengakses sistem dalam pendaftaran dan pengecekan hasil dari PPDB secara daring. Di mana hal tersebut sempat menjadi catatan pada pelaksanaan PPDB sebelum-sebelumnya di Jabar. Saya menggaris bawahi terutama di tahun kemarin, untuk daerah Bodebek, itu terjadi sangat kacau tapi sekarang sudah ada perbaikan, katanya, Selasa 13 Juli 2021.
Nurul Khadijah
Ilustrasi PPKM Darurat Hari Kedua, Luhut Binsar Pandjaitan: Jakarta Semua Sudah Merah /Pixabay/Sebastian Thone
PIKIRAN RAKYAT- Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya telah mengungkapkan skenario penanganan Covid-19 yakni dengan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu.
Mengingat, risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Adapun penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mungkin saja diperpanjang.
Namun, tentunya kebijakan tersebut menurut Wiku masih melihat kondisi penularan Covid-19.
Nurul Khadijah
Ilustrasi PPKM Darurat Hari Kedua, Luhut Binsar Pandjaitan: Jakarta Semua Sudah Merah /Pixabay/Sebastian Thone
PIKIRAN RAKYAT- Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya telah mengungkapkan skenario penanganan Covid-19 yakni dengan memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu.
Mengingat, risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Adapun penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mungkin saja diperpanjang.
Namun, tentunya kebijakan tersebut menurut Wiku masih melihat kondisi penularan Covid-19.