Twitter Terima Banyak Permintaan Hapus Twit Jurnalis & Media, Termasuk yang Sudah Verifikasi
Twitter menambahkan teknologinya secara aktif mengidentifikasi lebih dari 65 persen konten yang melanggar pedomannya untuk kemudian ditinjau secara ma
Kamis, 15 Juli 2021 11:30 Editor:
ILUSTRASI Twitter.
TRIBUNJATENG.COM - Sepanjang tahun 2020 Twitter kebanjiran permintaan untuk menghapus konten yang diunggah jurnalis dan media massa atau penerbit berita.
Pengajuan ke Twitter tersebut disampaikan oleh pemerintah dari berbagai penjuru dunia.
Dilansir dari Kompas.com, menurut laporan transparansi yang dirilis Twitter Rabu (14/7/2021), ada 199 akunjurnalis dan media terverifikasi yang menghadapi 361 permintaan hukum dari pemerintah yang ingin agar konten mereka dihapus.
Jumlah itu tercatat pada paruh kedua tahun 2020, di mana angkanya naik 26 persen dari paruh pertama tahun 2020.
Twitter Kebanjiran Permintaan untuk Hapus Twit Jurnalis dan Media
kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Empat Negara yang Paling Sering Minta Twitter untuk Menghapus Unggahan Jurnalis dan Media
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Ancam Pindahkan ASN Tak Becus ke Papua, Bu Risma Trending di Twitter
Nani Herawati Risma saat kunjungan ke dapur umum Wyata Guna, Bandung /Foto: Antara/ Bagus Ahmad Rizaldi/
SEPUTARTANGSEL.COM – Menteri Sosial Tri Rismaharini jadi trending topic di Twitter.
Hal tersebut terjadi menyusul tindakan mantan Wali Kota Surabaya itu saat kunjungan kerja ke dapur umum Wyata Guna yang melayani masyarakat yang terpapar Covid-19 di Bandung, Jawa Barat.
Saat itu, Risma menilai pelayanan di dapur umum berlangsung sangat lambat. Dia mengaku kecewa dengan kinerja yang dilihat. Apalagi tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) turun pada kegiatan tersebut.
Dengan gayanya yang biasa, Risma mengatakan tidak mempunyai wewenang memecat ASN yang kinerjanya tidak baik. Namun, dia bisa saja segera memindahkan ASN ‘tidak becus’ ke Papua.