Kamis 22 Jul 2021 09:41 WIB
Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus raharjo
Sejumlah pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menaiki bus yang akan membawa mereka ke lokasi pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/7/2021). Diklat tersebut harus mereka lakukan sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ombudsman menilai tes wawasan kebangsaan pegawai KPK malaadministrasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menilai seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangguhkan pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan. Dia mengatakan, hal itu menyusul adanya kecacatan dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK).
Ombudsman Sarankan Presiden Bina Ketua KPK
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Begini Saran Pakar Hukum Kepada Presiden Jokowi Atas Temuan Maladministrasi Alih Status Pegawai KPK
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Tim Advokasi KPK Duga Ada Upaya Halangi Penyidikan Korupsi
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Diklat Pegawai tak Lulus TWK KPK yang Tetap Digelar
republika.co.id - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from republika.co.id Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.