Diminta Bangun Ibu Kota Baru, REI Langsung Bentuk Tim Khusus REI pun langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk merealisasikan pembangunan IKN, dan mengusulkan Bendahara Umum DPP REI Samuel Stephanus Huang untuk menjaring investor lokal, serta Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin yang bertugas menjaring calon investor asing. Yanita Petriella - Bisnis.com 21 Juli 2021 | 06:21 WIB
Konsep Ibu Kota Negara. - Antara ×
Bisnis.com, JAKARTA Real Estat Indonesia (REI) membentuk kelompok kerja khusus untuk ikut serta dalam pengembangan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Kelompok Kerja itu akan aktif mencari investor yang mau mengembangkan properti di kawasan tersebut.
REI Bentuk Tim Khusus untuk Pengembangan Ibu Kota Baru
Konsep Ibu Kota Negara. - Antara 21 Juli 2021 09:07 WIB News Share :
Harianjogja.com, JAKARTA Real Estat Indonesia (REI) langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk ikut serta dalam pengembangan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Nantinya, kelompok kerja itu bertugas mencari investor yang mau mengembangkan properti di kawasan tersebut.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa meminta pihaknya untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
REI pun langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk merealisasikan pembangunan IKN, dan mengusulkan Bendahara Umum DPP REI Samuel Stephanus Huang untuk menjaring investor lokal, serta Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin yang bertugas menjaring calon investor asing.
KNPI Potong 10 Kambing dan 14 Sapi Kurban dari Anies hingga Kapolri tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
KNPI Minta Jokowi Turun Tangan IN Presiden Joko Widodo - Foto Istimewa
INILAHCOM, Jakarta - Lonjakan kasus harian Covid-19 sebulan belakangan ini, membuat pengujian dan pelacakan, atau yang lebih dikenal dengan testing dantracingmenjadi unsur penting dalam upaya pengendalian pandemi.
Namun sayangnya, testing Covid-19 di Indonesia dinilai masih terhambat oleh harga yang terlalu mahal.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP KNPI) Haris Pertama
mengungkapkan, tes dengan polyemerase chain reaction (PCR) dengan harga sekitar Rp 600 ribu hingga Rp1 juta masih sangat mahal. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harga tersebut tergolong tinggi. Ini menyiksa rakyat, dimana saat rakyat mau sehat dan rajin cek kesehatan tapi disisi lain mahalnya PCR bisa membuat masyarakat menjerit, ujar Haris.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP KNPI), Haris Pertama, mengatakan tes dengan
polyemerase chain reaction (PCR) yang ditetapkan di rumah sakit dengan harga sekitar Rp 600 ribu hingga Rp1 juta masih terbilang mahal. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kata dia, harga tersebut tergolong tinggi. Ini menyiksa rakyat, di mana saat rakyat mau sehat dan rajin cek kesehatan tapi disisi lain mahalnya PCR bisa membuat masyarakat menjerit, ujar Haris di Jakarta, Selasa (20/7). Haris meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya berperan mengendalikan harga tes PCR. Bahkan kalau bisa, tes PCR digratiskan agar semakin banyak jumlah tes, dan pandemi bisa terkendali. Dia menyebut, pemerintah negara lain telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga tes sehingga bisa terjangkau.