Wajibkan Kelengkapan Berkendara, Kajari Babar Perintahkan Pegawai dan PHL Buat SIM
Kepala Kejari, Helena Octavianne memerintahkan kepada seluruh pegawai dan PHL di lingkungan Kejari Bangka Barat untuk mengikuti pembuatan SIM.
Senin, 5 Juli 2021 09:26
Penulis:
BANGKAPOS.COM Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Octavianne memerintahkan kepada seluruh pegawai dan PHL di lingkungan Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk mengikuti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), bertempat di kantor Satpas Polres Bangka Barat, Jumat (02/07/2021).
Saat dikonfirmasi, Helena mengatakan seluruh pegawai beserta PHL sudah seharusnya untuk memiliki SIM, karena sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) harus memberikan contoh yang baik atau sebagai panutan bagi orang lain terutama dalam mematuhi aturan hukum dalam berlalu lintas.
Berkaca pada Kasus Oknum Polisi Lecehkan Anak, Sosialisasi UU SPPA Dianggap Penting
Diperbarui 04 Jul 2021, 06:00 WIB
19
Liputan6.com, JakartaKekerasan seksual pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk oknum anggota kepolisian.
Seperti yang terjadi di Halmahera Barat, Maluku Utara dan dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Baca Juga
Menurut pihak KemenPPPA tindakan pemerkosaan dilakukan seorang oknum anggota kepolisian di Halmahera Barat terhadap seorang anak berusia 16. Seorang Aparat Penegak Hukum (APH) yang seharusnya menjadi pengayom bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan dan terlindungi, malah kemudian menjadi pelaku utama yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
Jumat, 2 Juli 2021, 10:11 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Rapat paripurna DPRD Jember
Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Bahkan, Nasdem juga sama sekali tidak menyinggung adanya temuan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Rp 107,097 miliar.
Ini berbeda dengan pandangan umum enam fraksi lainnya yang dengan gamblang menyebutkan dan menjelaskan ‘Opini Tidak Wajar’ dari Badan Pemeriksa Keuangan. Fraksi lain juga menyinggung persoalan keuangan yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
Sebut saja Fraksi Pandekar, yang menyebut:
Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan sehingga mengakibatkan kas di Bendahara Pengeluaran disajikan
Tersangka Kasus Korupsi Tak Kunjung Ditemukan, Kejari Tomohon Bakal Menyurat ke MA
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon memastikan bakal terus memburu tersangka kasus korupsi berinisial AR yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Kamis, 1 Juli 2021 07:08
Penulis:
TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON -Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon memastikan bakal terus memburu tersangka kasus korupsi berinisial AR yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
AR diketahui terjarat dalam dugaan kasus korupsi penyimpangan pengadaan komputer dan aplikasinya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah (DPPKBMD) Pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2013. Kami akan menyurat ke Mahkamah Agung untuk melaporkan bahwa ada DPO tersangka kasus korupsi yang hingga kini belum ditemukan, sebut Kepala Kejari Tomohon Fien Ering.
Ironi Polisi, Aparat Penegak Hukum yang Langgar Hukum cnnindonesia.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from cnnindonesia.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.