comparemela.com

Latest Breaking News On - According to kurniasih - Page 1 : comparemela.com

Kritik Vaksin Berbayar Kimia Farma, PKS: Kasihan Presiden Jokowi

Kritik Vaksin Berbayar Kimia Farma, PKS: Kasihan Presiden Jokowi Dia juga menyoroti kenaikan saham Kimia Farma begitu mereka mengumumkan akan menjadi penyelenggara vaksin berbayar. Newswire - Bisnis.com 14 Juli 2021  |  09:01 WIB Kotak-kotak berisi vaksin Covid-19 tertumpuk saat proses produksi di Beijing Biological Products Institute, unit dari China National Biotec Group (CNBG), anak perusahaan Sinopharm di Kota Beijing, China, Jumat (26/2/2021). - ANTARA/REUTERS × Bisnis.com, JAKARTA -  Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan skema Gotong Royong individu alias vaksin berbayar akan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlihat inkonsisten. Dika

Anggota DPR Kritik Vaksinasi Berbayar: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat di Masa Sulit Ini

Anggota DPR Kritik Vaksinasi Berbayar: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat di Masa Sulit Ini Sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan. Senin, 12 Juli 2021 09:31 Editor: KOMPAS.COM/DEWANTORO Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Sumut dalam pertemuan di ruang rapat kedatangan KNO pada Jumat (28/5/2021) siang.  TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar dikritik anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Menurut Kurniasih Mufidayati, program vaksinasi berbayar itu layaknya pemerintah berbisnis dengan rakyat sendiri. Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut pun menilai kebijakan vaksinasi berbayar menunjukkan pemerintah inkonsisten dalam hal regulasi.

Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal

Rekor Kasus Baru Covid-19, Anggota DPR: Bukti PPKM Mikro Gagal Komentar: Kompas.com - 28/06/2021, 11:08 WIB Bagikan: Hal itu ia sampaikan berdasarkan data peningkatan kasus yang mencatat angka tertinggi pekan lalu. Pada Kamis (24/6/2021), penambahan kasus positif tercatat 20.574 orang. Kemudian 21.095 kasus baru Covid-19 tercatat pada Sabtu (26/2/2021). Sehari setelahnya, penambahan kasus Covid-19 mencapai 21.342 orang. Ini bukti PPKM Mikro gagal menekan lonjakan Covid-19. Pemerintah harus tanggung jawab, kata Kurniasih, dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021). PPKM Mikro nyatanya masih belum melandaikan angka kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya, tutur dia. Menurut Kurniasih, pemerintah pusat semestinya memberikan wewenang dan izin pada provinsi yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 tinggi untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

© 2024 Vimarsana

vimarsana © 2020. All Rights Reserved.