Ombudsman Simpulkan TWK KPK Cacat Administrasi

Rabu 21 Jul 2021 12:57 WIB
Rep: Rizkyan Adiyudha/
Red: Indira Rezkisari
Salah satu dari massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh dan masyarakat sipil melakukan aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dari upaya pelemahan KPK mulai dari revisi UU KPK hingga pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Ombudsman melakukan pemeriksaan dengan fokus di tiga isu utama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa terdapat maladministrasi dalam seluruh proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan tes yang menjadi penentu dalam peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Related Keywords

Jakarta ,Jakarta Raya ,Indonesia ,Mokhammad Najih ,Harun Al Rashid ,Commission Eradication ,Campaign Anti ,National Commission Gammon ,Court Constitution ,Disability Administration ,Ombudsman Concluded ,Jakarta Ombudsman ,Republic Indonesia ,Test Insight Nationality ,Apparatus Civilian State ,Chairman Ombudsman ,Body Staffing State ,President George ,Novel Baswedan ,Chairman Container Employees ,Director Socialization ,Campaign Anti Corruption ,Read Also ,News Politics Perspective ,ஜகார்த்தா ,ஜகார்த்தா ராய ,இந்தோனேசியா ,ஹருன் அல் ரஷித் ,ஜகார்த்தா ஆஂபட்‌ஸ்மந் ,குடியரசு இந்தோனேசியா ,ப்ரெஸிடெஂட் ஜார்ஜ் ,ரெட் மேலும் ,