Kemendagri Belum Terima Info Resmi Deklarasi Papua Selatan

Benni menegaskan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait pemekaran wilayah baru di Papua. Revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua pun masih dibahas antara pemerintah dan DPR.
Dalam Rancangan UU (RUU) Otsus Papua, terdapat usulan ketentuan mengenai pemekaran wilayah. Nantinya, kebijakan penataan daerah, dalam hal ini pemekaran daerah otonomi baru akan ditangani Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). "Kebijakan penataan daerah, dalam hal ini pemekaran daerah merupakan domain DPOD, yang dipimpin oleh Wakil Presiden untuk memutuskannya," kata Benni.
Keempat bupati yang ikut dalam deklarasi adalah Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Boven Digoel dan Bupati Mappi. Mereka mendirikan sekretariat bersama mendorong pemekaran Papua Selatan.

Related Keywords

Merauke ,Papua ,Indonesia ,Boven Digoel ,Head Center Lighting ,Council Consideration Autonomy Area ,Division Papua ,Division Region ,Division Region New On Papua ,Ministry Domestic ,Officially Declaration Papua South ,Papua South ,Division Papua South ,Province Papua South ,Division Region New ,Revised Legislation ,Autonomy Special ,Policy Setup ,Regent Merauke ,Regent Asmat ,Regent Boven Digoel ,Committee Special The Bill ,Read Also ,Serial History ,Civilization Islam ,பப்புவா ,இந்தோனேசியா ,பிரிவு பகுதி ,அமைச்சகம் உள்நாட்டு ,ரெட் மேலும் ,