BTS Pidato di PBB, Pecah Rekor Sampai Tuai Pujian inilah.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from inilah.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Selama dua tahun terakhir kami telah melihat ancaman berkelanjutan terhadap independensi dan keberhasilannya, tulis Daniel. Terlebih, dengan langkah pemecatan para pegawai KPK yang gagal dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pemecatan itu, kata Daniel, bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Lebih jauh, hal tersebut juga bertentangan dengan komitmen antikorupsi yang sudah diteken Indonesia. Ini bertentangan dengan Jakarta Principles tentang Anti-Corruption Authorities, dan kami menyorot sebagai perhatian utama dalam evaluasi TI baru-baru ini tentang komitmen antikorupsi Indonesia, ujarnya. Transparency International pun meminta Presiden Jokowi untuk menegur pimpinan KPK dan membatalkan pemecatan pegawai lembaga antirasuah. Meminta Presiden Jokowi menegur Komisioner dan membatalkan pemberhentian pegawai KPK. KPK yang kuat, efektif, dan independen sangat penting untuk pertumbuhan dan pemulihan Indonesia yang berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Agar hal ini
Share
VIVA – Transparency International (TI) merasa prihatin dengan upaya-upaya pelemahan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rasa prihatin tersebut ditulis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman itu dalam sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Surat itu tertera tanggal 1 Juli 2021. Yang Mulia Presiden Widodo, Transparency International menulis untuk mengungkapkan keprihatinan serius kami atas pelemahan yang berkelanjutan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, kata
Chief Executive Officer TI, Daniel Eriksson dalam surat tersebut, sebagaimana dikutip VIVA, Rabu, 7 Juli 2021.
Transparency International, lanjut Daniel mengkhwatirkan perkembangan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sejak revisi Undang-undang KPK 2019. Padahal, menurut Daniel, KPK sudah efektif sebagai sebagai organisasi antikorupsi sebelum adanya revisi tersebut.
SURAT untuk Jokowi dari LSM Anti Korupsi Jerman, Minta Jangan Pecat Pegawai Gagal TWK
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman itu dalam sebuah surat.
Rabu, 7 Juli 2021 06:01 Editor:
Presiden Jokowi dan Penyidik KPK Novel Baswedan, satu di antara penyidik KPK yang terancam dipecat
TRIBUN-MEDAN.com - Transparency International (TI) mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap pelemahan yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rasa prihatin tersebut ditulis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman itu dalam sebuah surat.
Surat itu dikirim pada Kamis (1/7/2021). Yang Mulia Presiden Widodo, Transparency International menulis untuk mengungkapkan keprihatinan serius kami atas pelemahan yang berkelanjutan terhadap
Selama dua tahun terakhir kami telah melihat ancaman berkelanjutan terhadap independensi dan keberhasilannya, tulis Daniel. Terlebih, dengan langkah pemecatan para pegawai KPK yang gagal dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pemecatan itu, kata Daniel, bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Lebih jauh, hal tersebut juga bertentangan dengan komitmen antikorupsi yang sudah diteken Indonesia. Ini bertentangan dengan Jakarta Principles tentang Anti-Corruption Authorities, dan kami menyorot sebagai perhatian utama dalam evaluasi TI baru-baru ini tentang komitmen antikorupsi Indonesia, ujarnya. Transparency International pun meminta Presiden Jokowi untuk menegur pimpinan KPK dan membatalkan pemecatan pegawai lembaga antirasuah. Meminta Presiden Jokowi menegur Komisioner dan membatalkan pemberhentian pegawai KPK. KPK yang kuat, efektif, dan independen sangat penting untuk pertumbuhan dan pemulihan Indonesia yang berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Agar hal ini