Stay updated with breaking news from Number results. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.
Darurat Militer, Covid-19 di Indonesia Tak Bisa Ditangani dengan Cara Biasa Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Bisa didengarkan. Foto: tni.mil.id JAKARTA - Kondisi Covid-19 di Indonesia saat ini sudah tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Karenanya, pemerintah mulai mengerahkan TNI-Polri dalam penanganan kasus Corona. Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemi COVID-19. Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak dideclare, Indonesia dalam keadaan darurat militer. Darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer, ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Jumat (16/7). Baca Juga: Situasi darurat militer karena saat ini menghadapi musuh yakni COVID-19 yang tidak kasat mata. Musuh tidak terlihat dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang. Karena semua orang ....
Bendera Putih Oleh: Dahlan Iskan BENDERA putih berkibar di mana-mana. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pun marah. Tengoklah ke lapangan. Dapur umum cukup, ujar Muhyiddin Kamis lalu. Janganlah kibarkan bendera putih. Bendera biru, boleh, tambahnya. Bendera biru adalah bendera partai oposisi Pakatan Harapan. Yang dulu dipimpin Mahathir Muhamad dan Muhyidin sendiri. Muhyidin lantas melakukan kudeta. Lalu mendirikan Pakatan sendiri. Lalu operasi jantung. Lalu menjadi perdana menteri. Baca Juga: Netizen lebih marah lagi: balik menyerang sang perdana menteri. Sang pemimpin dianggap tidak peka melihat kenyataan di lapangan. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini, kata mereka, hanya ibarat menempelkan koyok untuk orang sakit kanker. ....
Rekening Gratis dan Diskon Listrik Diperpanjang sampai September, Begini Cara Ceknya. Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Program diskon subsidi tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 VA-900 VA dan pelaku industri kembali diberikan pemerintah hingga September mendatang. Adapun pemberian diskon listrik diterima masyarakat pada kuartal III-2021 ini melanjutkan dari kuartal II-2021. Yakni hanya 50 persen. Lantas bagaimana untuk masyarakat pelangan mengetahui dengan mudah jika mereka mendapatkan subsidi listrik tersebut? Untuk mengetahui apakah masyarakat mendapatkan subsidi listrik tersebut cukup mudah. Caranya dengan melihat rekening pembayaran terakhir, kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril, Jumat (16/7). Baca Juga: Bob menjelaskan, ada kode khusus di dalam rekening pembayaran yang bisa dilihat oleh masyarakat pelanggan rumah tangga 400-900 VA. Artinya, jika dalam rekening ada kode R1 mak ....
Tawarkan Anak-anak lewat Aplikasi MiChat Jadi Pemuas Nafsu, Gadis 20 Tahun Ditangkap Polisi Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Foto: id.theasianparent.com JAKARTA - Sindikat prostitusi anak di bawah umur diungkap aparat Polres Metro Jakarta Selatan. Salah satu angggota sindikat ditangkap. Kasat Reserse Kriminal Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Akbar mengatakan aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang wanita berinisial AWR. Wanita berusia 20 tahun ini diduga menjadi bagian dari sindikat kejahatan seksual anak di bawah umur. Sementara ini masih satu orang tersangka namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, katanya, Jumat (16/7). Baca Juga: Dijelaskannya, pengungkapan kasus bermula dari laporan sebuah keluarga yang mengatakan anaknya gadisnya yang berusia 15 tahun melarikan diri dari rumah pada awal Juni 2021. ....
Tak Hanya di Indonesia, WHO Juga Kritik Rencana Vaksin Berbayar Pemerintahan Jokowi Dipublikasikan pada 17 Juli 2021. Foto: idxchannel.com JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkritik, rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengadakan vaksinasi berbayar dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand menilai, layanan vaksinasi berbayar di Indonesia tidaklah tepat. Menurutnya, semua orang berhak mendapatkan akses vaksin terlepas dari masalah keuangan. Baca Juga: Setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses (vaksin). Pembayaran (dalam bentuk) apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan, kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7). ....