Tribunnews.com
akar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Minggu, 27 Juni 2021 12:45 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dia menjelaskan, bahwa para elite politik di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah nyaman dengan posisinya saat ini.
Sehingga, situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode. Sudah nyaman sekali posisinya sekarang menurut saya semua itu. Maka tentu saja presiden dalam situasi ini menjadi status quo, untuk mereka lebih baik (presiden) tak diganti karena jaringannya sudah rapi, katanya dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden , Minggu (27/6/2021).
Tribunnews.com
Menurut Bivitri, isu tersebut bisa saja terwujud, dilakukan para politisi melalui proses amendemen UUD 1945.
Minggu, 27 Juni 2021 14:38 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta masyarakat tak menganggap remeh isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Menurut Bivitri, isu tersebut bisa saja terwujud, dilakukan para politisi melalui proses amendemen UUD 1945.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden , Minggu (27/6/2021). Kelihatannya mungkin sulit tapi dengan aktor politik yang sekarang, walaupun tak semuanya tapi sebagian besar bagian dari oligarki dan enggak punya etik dan prinsip jadi itu tidak sulit. Begitu masuk agenda sepertiga kita bisa bilang selamat tinggal pada demokrasi kita, kata Bivitri.
Soal Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum: Ada Oligarki Elite Politik Ingin Mengamankan Kekuasaan tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.