JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker) resmi merilis aturan terbaru mengenai penyaluran bantuan subsidi upah atau subsidi gaji termasuk di dalamnya perubahan syarat penerima subsidi bagi pekerja yang terdampak PPKM.
Adapun salah satu pointnya, penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan menjadi peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021.
Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19.
“Penerima BSU adalah mereka yang memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah,” tulis aturan Kemnaker yang dikutip MNC Portal Indonesia
Tribunnews.com
Syarat Penerima Subisidi Gaji Rp 1 Juta Dilengkapi Daftar Daerah yang Pekerjanya Terima BSU
Syarat penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji berdasar peraturan terbaru dilengkapi daftar daerah yang pekerjanya terima BSU.
Jumat, 30 Juli 2021 06:58 WIB
TRIBUNMANADO/Indri Panigoro
Ilustrasi Uang. Syarat penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji berdasar peraturan terbaru dilengkapi daftar daerah yang pekerjanya terima BSU.
TRIBUNNEWS.COM - Inilah syarat penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji berdasar peraturan Menteri Tenaga Kerja terbaru.
Dilampirkan pula daftar wilayah kabupaten/kota berstatus PPKM Level 3 dan 4 yang pekerjanya berhak menerima subsidi gaji.
Kementerian Tenaga Kerja akhirnya merampungkan aturan teknis perihal penyaluran subsidi gaji tahun 2021.
Cek Rekening! Data Penerima BSU 2021 Rp1 Juta Tahap Pertama Sudah Diserahkan
aar - 30 Juli 2021, 15:37 WIB Menaker Ida Fauziyah bersama Direktur BPJS Ketenagakerjaan dalam Konferensi Pers Penyerahan Data Calon Penerima BSU 2021, Jumat 30 Juli 2021. /YouTube Kemnaker RI Jakpus News - BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini menyerahkan 1 juta data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi gaji ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Adapun estimasi yang akan menerima bantuan subsidi gaji/upah atau BSU ini sebanyak 8,7 juta orang. Jumlah data yang diserahkan hari ini 1 juta calon akan menerima BSU dari estimasi 8,7 juta. Data ini dinamis melihat sesuai dengan peraturan perlindungan pekerja, ujar Menaker Ida Fauziyah bersama Direktur BPJS Ketenagakerjaan dalam Konferensi Pers Penyerahan Data Calon Penerima BSU 2021, Jumat 30 Juli 2021.
Subsidi Gaji Rp1 Juta Disahkan, Berikut Syarat dan Daftar Kab/Kota yang Pekerjanya Terima BSU
Berikut ini syarat penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji berdasar peraturan Menteri Tenaga Kerja terbaru.
Jumat, 30 Juli 2021 13:15
Penulis:
Ilustrasi Upah Tenaga Kerja
POSBELITUNG.CO - Berikut ini syarat penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji berdasar peraturan Menteri Tenaga Kerja terbaru.
Dilampirkan pula daftar wilayah kabupaten/kota berstatus PPKM Level 3 dan 4 yang pekerjanya berhak menerima subsidi gaji.
Kementerian Tenaga Kerja akhirnya merampungkan aturan teknis perihal penyaluran subsidi gaji tahun 2021.
Aturan teknis penyaluran subsidi gaji itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.
Rizki Laelani - 30 Juli 2021, 15:35 WIB
Menaker RI, Ida Fauziyah (dokumen). Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta yang akan mulai dicairkan pada awal Agustus 2021. Anda bisa melakukan pengecekan kepesertaan sekarang untuk mendapat bantuan tersebut. /Instagram @kemnaker
PIKIRAN RAKYAT - Informasi terbaru terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta yang akan mulai dicairkan pada awal Agustus 2021.
Anda bisa melakukan pengecekan kepesertaan sekarang untuk mendapat bantuan tersebut.
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi mengatakan saat ini Kemnaker masih memproses regulasi dan administrasi guna pencairan subsidi gaji.
Setelah selesai di Kemenaker, akan ada revisi DIPA dengan dirjen anggaran.
Perlu diperhatikan jika tak semua buruh atau pekerja mendapat bantuan program tersebut.