Latest Breaking News On - Epidemiologist of university indonesia waveguide riono - Page 1 : comparemela.com
WHO Soroti Mobilitas Masyarakat, Epidemiolog: Masyarakat Boleh Bergerak tapi Ada Batasnya
kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Pemerintah Dinilai Salah Fatal jika Tak Perpanjang PPKM Darurat
kompas.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from kompas.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Atur Untung Vaksin Gotong Royong Berbayar di Tengah Pandemi
cnnindonesia.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from cnnindonesia.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
Vaksinasi Berbayar Ditunda, Epidemiolog: Regulasi Harus Diperbaiki, Tak Ada Ruang untuk Vaksin Berbayar Komentar:
Kompas.com - 12/07/2021, 10:58 WIB Bagikan:
JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, penundaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 individu atau berbayar seharusnya diiringi dengan melakukan revisi terhadap regulasi pelaksanaan vaksinasi. Penundaan itu tidak berarti apa-apa, selama peraturannya tidak diubah, itu kan artinya masih membuka peluang bagi vaksin berbayar, jadi sekarang harus diubah permenkesnya itu, tidak ada peluang untuk vaksin berbayar, kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/7/2021).
Pandu mengatakan, sebaiknya konsep vaksinasi gotong royong dihapus baik individu dan perusahaan.
Menurut Pandu, jika pihak swasta ingin berkontribusi dalam vaksinasi Covid-19 bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah dalam program vaksinasi gratis.
Program Vaksin Corona Berbayar Dikritik, Kemenkes Beri Penjelasan
Program vaksin gotong royong berbayar bagi warga dikritik sejumlah pihak. Petisi tolak vaksin mandiri di Indonesia muncul. Kemenkes sebut vaksin gotong royong sebagai salah satu opsi mempercepat pelaksanaan vaksinasi.
Seorang tenaga kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 (24/06)
Sejumlah pihak mengkritik pemerintah lantaran vaksin gotong royong (VGR) berbayar bagi warga. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mendesak pemerintah untuk mencabut aturan vaksin berbayar. FITRA mendorong pemerintah mendistribusikan vaksin secara gratis. Pemerintah mencabut kebijakan VGR berbayar, karena vaksinasi merupakan hak warga yang paling asasi rakyat, hak untuk hidup. Harusnya bila pemerintah bisa memproduksi vaksin sendiri, segara didistribusikan secara gratis ke rakyat untuk menambah keterbatasan vaksin yang ada, kata Sekjen FITRA, Misbah Hasan, kepada wartawan, Minggu (11/07).