Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi salah satu yang turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak ANTARA News kaltara ekonomi & teknologi .
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, melakukan .
Praktik ekonomi ilegal di Indonesia masih marak. Hal ini berpotensi merugikan negara ratusan hingga ribuan triliun akibat minimnya kebijakan untuk memberantas praktik tersebut.