Live Breaking News & Updates on Conference Hearing Opinion General

Stay updated with breaking news from Conference hearing opinion general. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

RUU HKPD Diharapkan tidak Hanya Bicara Pasal, Tapi Memperbaiki Pola Hubungan Pusat dan Daerah


Tribunnews.com
Anis Byarwati menegaskan pentingnya memahami sisi filosofis dan ideologis dari RUU yang sedang dibahas bagi para penyusunnya.
Jumat, 16 Juli 2021 09:28 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendengar masukan dari pakar untuk Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD).
Pakar yang hadir dalam rapat ini adalah Prof Purwo Santoso dan Prof Wihana Kirana, keduanya akademisi dari UGM.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan pentingnya memahami sisi filosofis dan ideologis dari RUU yang sedang dibahas bagi para penyusunnya. ....

Jakarta Raya , Vincent Tribunnews , Commission Of Fraction , Fix Pattern Relationship Center , Jakarta Commission , Relationship Finance Center , Bill Expected , Only Talk Article , Report Journalist Tribunnews , Conference Hearing Opinion General , Bill Relationship Finance Center , Chairman Field Economy , ஜகார்த்தா ராய , ஜகார்த்தா தரகு , ர சி து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ,

Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan

Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan
tribunnews.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from tribunnews.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Jakarta Raya , Committee Horticulture , Body Center Statistics , Conference Hearing Opinion General , ஜகார்த்தா ராய ,

Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan


Akademisi: Jangan Paksakan PPN Jadi Instrumen Keadilan
Komentar:
Kompas.com - 14/07/2021, 06:47 WIB
Bagikan:
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengubah skema tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi multitarif.
Adapun skema multitarif yakni mengenakan tarif PPN lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah. Hal ini diyakini bakal menciptakan asas keadilan antara si kaya dan si miskin.
Namun Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Haula Rosdiana meminta pemerintah tidak memaksakan PPN menjadi instrumen keadilan.
Sebab menurut Haula, PPN adalah pajak tidak langsung (
indirect tax).
Jangan paksakan PPN sebagai instrumen keadilan. Kalau dilihat dari naskah akademik memang sangat menarik bagaimana (revisi tarif) ingin supaya (pemerintah) melakukan keadilan, kata Haula dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (13/7/2 ....

Jakarta Raya , University Indonesia , Do Not Force , Instrument Justice , Taxes Accretion Value , Yet Lecturer Faculty Economy , Conference Hearing Opinion General , France Fines , The Cause , ஜகார்த்தா ராய , பல்கலைக்கழகம் இந்தோனேசியா , தி காரணம் ,