Demokrat Usul DPR Jadi RS Darurat, PDIP: Hanya Drama dan Retorika Politik
Dipublikasikan pada 11 Juli 2021.
Foto: JawaPos.com JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR mengusulkan gedung DPR RI dijadikan RS Darurat Covid-19. Lokasinya di halaman gedung parlemen. Usulan itu dinilai hanya dramatisasi dan retorika politik. Usulan legislator Partai Demokrat, Benny K Harman hanya dramatisasi dan retorika politik. Ini bukan tanpa alasan. Jika usulan itu serius, Benny bisa langsung menyampaikan ke Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso. Dia kan anggota PD. Jika usul tersebut realistis, pasti dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Itu kalau serius, kata politisi PDIP Hendrawan Supratikno di Jakarta, Sabtu (10/7).
Penyekatan dan Patroli Polisi Akan Diperluas ke Lingkungan Pemukiman sampai RT/RW
Dipublikasikan pada 11 Juli 2021. JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyebut penyekatan dan patroli secara intensif akan terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan warga terhadap aturan-aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Ia mengatakan langkah-langkah itu merupakan cara meningkatkan sikap disiplin warga. Karenanya, patroli dan penyekatan rencananya akan diperluas sampai ke daerah-daerah pemukiman warga sampai lingkup RT dan RW.
Penyekatan di daerah pemukiman dapat dilakukan dengan memanfaatkan pos keamanan keliling (poskamling) sebagai tempat pemeriksaan sehingga mobilitas warga keluar dan masuk dapat berkurang.
Baca Juga:
“Hal itu (penyekatan, Red.) akan berdampak pada penurunan mobilitas masyarakat di objek (tempat, Red.) publik,” terang Istiono dalam keterangannya, Sabtu (10/7).
Ok Sulit Ok
Oleh: Dahlan Iskan
IA kaya raya. Luar biasa. Anda mungkin pernah mengisi bensin kendaraan Anda dari minyak miliknya di Singapura. Lewat Pertamina.
Anda tentu tidak pernah mendoakan agar ia celaka. Ia sendirilah yang mencelakakan dirinya. Di umurnya yang kini sudah 79 tahun. Yang dulu naik Rolls-Royce dan kini harus pakai kursi roda.
Bulan lalu tuduhan kepadanya ditambah lagi dengan 105 tuduhan baru. Penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan segala macam perkara sejenis itu. Total, ditambah tuduhan tahun lalu, ia harus menghadapi 130 tuduhan di pengadilan.
Baca Juga:
Entah berapa tahun hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Kalau semua hukuman itu kelak dijumlahkan. Pun kalau ia akan dihukum.
Ternyata Wanitalah yang Paling Banyak Terpapar Corona
Dipublikasikan pada 11 Juli 2021. JAKARTA - Virus COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Namun, dari hampir separuh penduduk Jakarta yang pernah terinfeksi Corona, ternyata terbanyak adalah wanita.
Hasil survei yang dilakukan antara FKM UI, Lembaga Eijkman, CDC Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta, terungkap prevalensi penduduk yang pernah terpapar sebesar 44,5 persen.
Estimasi warga yang pernah terinfeksi adalah 4.717.000 dari total penduduk Jakarta sebanyak 10.600.000 orang. Dari jumlah itu, 47,9 persennya adalah wanita.
Baca Juga: Dari hasil survei ini terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jakarta pernah terpapar COVID-19. Secara merata pada kelompok usia terbanyak pada usia 30-49 tahun. Infeksi pada kelompok perempuan lebih tinggi. Yaitu 47,9 persen. Kelompok yang belum menikah lebih rendah risiko terinfeksi. Yakni 39,8 persen, ujar Pakar epidemiologi dari Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pan
PPKM Darurat Direvisi Lagi, Hajatan Resepsi Pernikahan Dilarang
Dipublikasikan pada 11 Juli 2021. Bisa didengarkan. JAKARTA - Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kembali direvisi. Dalam regulasi baru ini, tempat ibadah tidak lagi ditutup, namun acara resepsi 100 persen ditiadakan.
Revisi tersebut tertuang dalam instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Revisi ini ditekenoleh Mendagri Tito Karnavian.
Baca Juga: Dalam rangka tertib pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, perlu dilakukan perubahan, khususnya pada diktum ketiga huruf g dan huruf k instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Mend