Pembangkangan terhadap hukum oleh lembaga negara adalah kejahatan serius. Sedangkan DPR adalah lembaga pembuat UU harus menjadi yang terdepan dalam kepatuhan terhadap UU.
Ariza menjelaskan pertemuan tersebut adalah silaturahmi biasa. Tidak ada lobi-lobi khusus dari Anies untuk melawan interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI.
Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan meminta DPR mematuhi UU BPK dan sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MA.